ASEAN Tingkatkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan dengan ISSB, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Asia Tenggara memasuki fase baru seiring langkah regulator yang mendorong penyelarasan pengungkapan perusahaan dengan standar global yang ditetapkan International Sustainability Standards Board (ISSB). 

Upaya ini bertujuan menyatukan kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG) nasional yang sebelumnya terfragmentasi agar informasi keberlanjutan lebih konsisten dan mudah dibandingkan bagi investor. 

Berdasarkan laporan Reccessary, sepanjang 2025 hingga 2026 sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, tengah merevisi aturan yang berlaku atau memperkenalkan persyaratan baru agar sejalan dengan ISSB. 

Penyesuaian tersebut membuat perbedaan kualitas tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko iklim, dan keandalan data keberlanjutan semakin terlihat di pasar.

Mitra dan Kepala ESG di Gobi Partners, Carlo Chen-Delantar, menilai keselarasan standar di kawasan sebagai langkah positif. 

"Hal itu menghilangkan banyak kebisingan, memungkinkan investor untuk membandingkan perusahaan di seluruh ASEAN. Hal ini membuat modal lintas batas lebih disiplin, dan meningkatkan standar bagi semua orang," ujar Chen-Delantar, dilansir dari www.reccessary.com, Selasa (30/12/2025).

Negara Asia Tenggara mulai menyelaraskan pengungkapan keberlanjutan dengan tujuan selaras pada ISSB, meski jadwal penerapan pelaporan ESG wajib berbeda-beda.

Selain reformasi domestik, tekanan dari pasar luar negeri, terutama Uni Eropa, memengaruhi eksportir Asia dan rantai pasokan multinasional.

ISSB didirikan pada tahun 2021 dengan tujuan mengkonsolidasikan praktik pelaporan ESG yang terfragmentasi menjadi satu kerangka kerja global. 

Pada Juni 2023, ISSB merilis dua International Financial Reporting Standards (IFRS) pertamanya, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2, yang mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan setelah 1 Januari 2024.

Banyak negara di ASEAN, penyelarasan dengan ISSB semakin dipandang sebagai cara untuk mengurangi kompleksitas kepatuhan dan meningkatkan interoperabilitas dengan rezim pengungkapan di luar negeri, termasuk Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa. 

Malaysia dan Vietnam termasuk yang lebih dulu mengadopsi kewajiban pengungkapan keberlanjutan, sementara Filipina dijadwalkan mulai pada 2026.

Penyesuaian tersebut membuat perbedaan kualitas tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko iklim, dan keandalan data keberlanjutan semakin terlihat. Bagi investor, perbedaan tersebut berfungsi sebagai sinyal kelayakan investasi perusahaan. 

"Narasi dapat berarti apa pun yang ingin digambarkan oleh perusahaan. Jadi, alih-alih bertanya siapa yang menceritakan kisah keberlanjutan terbaik, sekarang kami bertanya siapa yang telah mengukur risiko, memiliki asumsi yang kredibel, dan tim manajemen yang memahami bagaimana keberlanjutan memengaruhi arus kas dan biaya modal," ucap Chen-Delantar.

Dengan standar pelaporan yang sebanding menjadi norma, kelemahan dalam pengungkapan keberlanjutan kini lebih mudah terlihat, menjadikannya tolok ukur bagi investor, pelanggan, dan regulator.  

"Ketika hal itu terlihat, celah tersebut akan dihukum lebih cepat, baik oleh investor, pelanggan, regulator, atau bahkan pemberi pinjaman. Memiliki pengungkapan berkualitas tinggi menjadi keunggulan kompetitif," kata Chen-Delantar. 

Investor kini menilai pengungkapan dari akurasi, auditabilitas, dan ketepatan waktu, bukan sekadar narasi yang menarik. Perusahaan yang mampu memenuhi standar ini cenderung memiliki pengendalian internal lebih baik, keputusan lebih cepat, dan tata kelola lebih jelas.

Laporan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyebutkan bahwa akses ke modal semakin bergantung pada kekokohan rencana keberlanjutan dan kemajuan nyata perusahaan. 

Sebaliknya, kualitas data yang lemah dan keterbatasan internal di beberapa negara ASEAN dapat menurunkan kredibilitas dan daya saing.

Chen-Delantar menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan adalah proses membangun kapabilitas organisasi. 

"Ini seperti otot, begitu mulai, mengubah cara berpikir dan pengambilan keputusan," jelas Chen-Delantar.

Dengan selarasnya pengungkapan pada standar ISSB, fondasi yang kuat kini menjadi faktor utama yang menentukan perusahaan mana yang mampu bertahan dan berkembang.