Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

"Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,' kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025). 

Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon. 

Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam program perbaikan dan pengelolaan lingkungan dinilai sebagai langkah strategis yang melampaui sekadar upaya teknis di lapangan.

Pendekatan ini dipandang mampu membangun kesadaran bersama sekaligus memperkuat peran warga dalam menjaga kondisi alam di sekitarnya.

Keterlibatan warga dalam penanaman serta perawatan pohon dinilai dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Aan menilai pendekatan tersebut berperan penting dalam menjaga kesinambungan program sekaligus meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.

"Hal ini menjadi penting, terutama bagi wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan dan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi," ucap Aan.

Selain berdampak pada lingkungan, Aan menilai program tersebut memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat.

"Skema pemberdayaan warga ini dinilai dapat membuka peluang pendapatan tambahan melalui kegiatan penanaman, perawatan, hingga pengelolaan kawasan hijau, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan," ucap dia.

Meski mendukung penuh konsep pelibatan masyarakat, Aan menekankan pentingnya kejelasan teknis dalam pelaksanaan program. 

Ia menyebutkan bahwa ketiadaan pedoman teknis yang jelas dapat berdampak pada pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, kejelasan pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dinilai perlu segera ditetapkan.

Hingga saat ini masih terdapat sejumlah daerah yang belum menerima sosialisasi resmi terkait mekanisme pelaksanaan program, khususnya mengenai kegiatan penanaman dan perawatan pohon. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah belum memperoleh arahan teknis secara resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah daerah masih menunggu kejelasan sebelum program dijalankan di lapangan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Bogor menilai program berbasis partisipasi masyarakat ini memiliki potensi besar dalam memperkuat pengelolaan lingkungan. 

Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki kondisi kawasan terdampak sekaligus mengurangi ancaman bencana ekologis, termasuk banjir dan longsor.