Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektare, usai bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera.

Menhut Raja Juli menyampaikan, pencabutan 22 izin PBPH sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare," ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia mengatakan, izin PBPH yang dicabut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Sumatera dengan luas 116.198 hektare lahan. Namun, Raja Juli enggan mengumumkan secara rinci perusahaan pemilik PBPH yang dicabut izinnya.

"Termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian," terang Raja Juli.

Dia menuturkan, Kementerian Kehutanan sudah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare selama masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menjelaskan PBPH tersebut dicabut karena dianggap telaj mengganggu masyarakat, lingkungan hidup dan hutan Indonesia.

"Dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare," jelas Raja Juli.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis 5 Desember 2025.

"Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas," tambahnya.

Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

"Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak," jelas Menhut Raja Juli Antoni.

"Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi. Utamanya air bersih dan toilet portabel.

Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Desember 2025.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," kata Seskab Teddy menjelaskan perintah Presiden Prabowo kepada jajaran menteri. Demikian dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

"Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut," kata Teddy menambahkan.

Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Harapannya, warga tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," ujar Seskab Teddy.