Indonesia Dinilai Hadapi Lonjakan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim Global

Liputan6.com, Jakarta - Perubahan iklim global semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, pasang besar, hingga gelombang panas.

Kondisi ini disampaikan Direktur Iklim Global SJ Group, Farah Naz, saat memaparkan tantangan ketahanan iklim Indonesia.

Farah menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan fenomena global yang dampaknya sangat terasa di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kawasan perkotaan padat penduduk.

“Ketahanan pesisir menjadi isu utama bagi Indonesia. Kita melihat lebih banyak hujan ekstrem, suhu yang semakin panas, serta tekanan besar pada kota-kota pesisir. Ini adalah produk sampingan dari perubahan iklim global secara keseluruhan,” ujarnya di Jakarta.

Ia juga menyoroti meningkatnya efek pulau panas perkotaan akibat urbanisasi dan pertumbuhan bangunan. Menurutnya, kondisi tersebut memicu stres panas yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan kelayakhunian masyarakat.

Farah menilai kota-kota besar seperti Jakarta perlu bertransformasi menjadi “kota pintar iklim” (climate-smart city), dengan mengintegrasikan ketahanan iklim dan peningkatan kualitas hidup. Transformasi ini, katanya, harus melibatkan pemangku kepentingan lokal agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Solusi yang berhasil di Singapura atau negara lain belum tentu cocok diterapkan di Jakarta. Setiap kota membutuhkan peta jalan ketahanan iklim, inovasi, dan investasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujar Farah.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan iklim mencakup perlindungan pesisir, manajemen banjir, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan, kesehatan publik, dan infrastruktur kota.

Farah juga mengingatkan besarnya risiko ekonomi jika pemerintah dan sektor swasta tidak berinvestasi dalam ketahanan iklim. Ia mencontohkan dampak satu badai di Amerika Serikat yang menimbulkan kerugian miliaran dolar dalam 10 jam.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa biaya untuk berinvestasi sekarang, tetapi berapa biaya yang harus kita tanggung jika tidak bertindak,” tegasnya.

Dalam konteks sistem peringatan dini, ia menyebut kebutuhan akses informasi publik yang lebih kuat, jalur evakuasi yang memadai, infrastruktur penyerapan air hujan, serta kesiapan pangan dan logistik darurat sebagai elemen penting.

Ia menambahkan bahwa perencanaan darurat memerlukan pemodelan risiko iklim jangka panjang, analisis kejadian sebelumnya, serta pemberdayaan masyarakat agar memahami langkah yang perlu diambil saat bencana terjadi.

Terkait transisi menuju target net zero, Farah menekankan perlunya perencanaan terpadu di tingkat kota dan nasional. Dalam bukunya Net Zero City, ia menjelaskan tahapan transisi mulai dari asesmen, perancangan solusi, pengujian, hingga penskalaan, yang harus ditopang model investasi dan pemodelan iklim yang kuat.

“Indonesia membutuhkan rencana bisnis iklim di tingkat kota dan nasional. Peta jalan dekarbonisasi harus selaras dengan model ekonomi agar transisi ini benar-benar efektif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa manajemen karbon di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan membutuhkan pemetaan lintas sektor agar upaya dekarbonisasi tidak berjalan parsial.

Menutup pernyataannya, Farah menegaskan bahwa keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan masa depan yang tangguh iklim. Melalui buku Net Zero City dan Mission Zero, ia mendorong pendekatan keberlanjutan yang menggabungkan solusi teknis, ekonomi sirkular, dan edukasi lintas generasi.

“Kita harus berpikir global, tetapi bertindak lokal. Ketahanan iklim hanya bisa tercapai jika semua pihak—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.