Komisi VI Dorong Percepatan Perbaikan Jalan, Listrik, dan Sinyal Jadi Prioritas di Sumatra

Liputan6.com, Jakarta - Bencana bajir di Sumatra masih terus ditanggulangi. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendorong instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi prioritas, seperti perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal).

Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah terdampak tidak terisolasi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali. Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.

“Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan bencana di Sumatra, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar,” kata Nurdin melalui keterangan pers diterima, Kamis (11/12/2025).

Nurdin juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Salah satunya, kebijakan Presiden Prabowo untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana.

"Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan nafas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil dibayar saat mereka kehilangan segalanya," tutur Nurdin.

Nurdin mencatat, Kementerian ESDM dan PLN juga telah mengerahkan tim pemulihan untuk jaringan kelistrikan. Termasuk BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal. Sinegitas lintas lembaga menunjukkan keseriusan, tidak hanya menangani darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terstruktur dan terukur.

“Upaya pemulihan listrik sempat menjadi tolak ukur kecepatan respons. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menunjukkan kerja keras maksimal timnya, dimana pada Minggu malam (7/12/2025) dilaporkan pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 93 persen,” jelas dia.

Nurdin menyebut, semua pihak sudah bergerak total. Dia pun memastikan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi realitas di lapangan.

"Kami juga meminta agar komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman yang berkepanjangan segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah, agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan," Nurdin menutup.