Bahlil Buka Suara soal Anomali Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Ungkap Arahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal keberadaan Bandara Khusus milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa perangkat negara.

Bahlil menyampaikan kementeriannya menunggu hasil investigasi soal keberadaan bandara tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan Kementerian ESDM hanya berwenang menangani masalah pertambangan dan hilirisasi. Sementara terkait operasional Bandara IMIP, kata dia, merupakan kewenangan kementerian terkait.

"Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya," kata Bahli usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11/2025).

"Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," sambungnya.

Dia mengaku masih menunggu laporan dari tim investigasi soal dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Namun, Bahlil menegaskan dirinya akan menindak dan memproses pihak-pihak yang melakukan tambang ilegal.

"Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di area yang ada yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara umum," jelas Bahlil.

Dia juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurut dia, Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelanggar hukum.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali.

"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.

Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

"Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri," ujar Sjafrie.

Menurut dia, hal ini merupakan suatu anomali ketika negara mengeluarkan peraturan tetapi tidak bisa mengkoordinasikan.

"Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan," bebernya.

Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya.

"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi," pungkas Sjafrie