Rano Karno Jawab Kritik Soleh Solihun Soal Rotasi Pegawai DKI: Tak Mendadak, Prosesnya Panjang

Rano Karno tak ingin menanggapi kritik lebih jauh. Dia pastikan ini untuk pertama kalinya mereka melakukan rotasi sejak menjabat.

Diterbitkan 25 November 2025, 16:25 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Wagub DKI Rano Karno tanggapi kritik rotasi pegawai Pemprov DKI.
  • Komika Soleh Solihun kritik rotasi pegawai mendadak dan kurang transparan.
  • Rano Karno bantah, sebut rotasi melalui proses panjang dan pembenahan.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi kritik terbuka yang disampaikan oleh Komika sekaligus Penulis, Soleh Solihun terkait sistem rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Soleh sebelumnya menyoroti mekanisme mutasi antardinas yang dinilai mendadak.

Rano menegaskan bahwa proses rotasi pegawai di lingkungan Pemprov DKI tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ia menyebut, mutasi melalui tahapan panjang sebelum pelantikan dilaksanakan.

“Enggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang. Bahkan selama enam bulan kami memimpin Jakarta, baru sekarang rotasi dilakukan. Jadi bukan persiapan pendek,” kata Rano di Jakarta Barat, Rabu (25/11/2025).

Dia mengaku tidak mengikuti secara rinci kritik yang disampaikan oleh Soleh Solihun. Namun, Rano mendengar hal tersebut.

Rano menekankan bahwa Pemprov DKI saat ini tengah berfokus pada pembenahan tata kelola, termasuk penguatan integritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Ini kepentingan kita untuk membenahi, bagian dari membenahi,” kata Rano.

Cuitan Soleh Solihun

Sebelumnya, melalui akun X miliknya, Komika Soleh Solihun menyampaikan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait sistem rotasi pegawai. Ia menilai, perpindahan pegawai antardinas sering dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak.

“Dear Pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antardinas,” tulis Soleh.

Dalam unggahannya pada 20 November 2025, Soleh menulis bahwa pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kerap baru mengetahui perpindahan mereka H-1 atau bahkan pada hari pelantikan, sehingga menurutnya mekanisme tersebut perlu diperbaiki agar lebih manusiawi dan transparan.

“Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya H-1 pelantikan dan pegawai baru tahu dia pindah ke mana di hari H pelantikan,” kata dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6