Puan Maharani: Pembaruan UU KUHAP Berpihak kepada Hukum yang Mengikuti Perkembangan Zaman

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. UU KUHAP yang baru tersebut resmi akan berlaku mulai 2 Januari 2026.

Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Puan hadir bersama seluruh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Setelah mendengar laporan Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RKUHAP, Habiburokhman, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan aturan tersebut.

“Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

Seruan “setuju” menggema serentak dari anggota dewan. Puan kemudian mengetuk palu, menandai pengesahan UU KUHAP baru.

Pemerintah melalui Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas juga menyampaikan pandangan akhir sebelum keputusan diambil.

Sesudahnya, Puan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKUHAP, mulai dari pemerintah hingga Komisi III.

“Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Hukum RI dan Menteri Sekretaris Negara RI, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” ujar Puan.

"Perkenankan pula atas nama Pimpinan Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar," lanjutnya.

Selain pengesahan UU KUHAP, rapat paripurna juga membahas IHPS I 2025 oleh BPK RI, RUU Perkoperasian sebagai inisiatif DPR, hasil uji kelayakan Kantor Akuntan Publik oleh Komisi XI, serta penetapan Penyesuaian Mitra Kerja Komisi.

Usai rapat, Puan menegaskan bahwa UU KUHAP baru akan mulai berlaku awal tahun depan.

“Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” katanya.

Menurut Puan, pembaruan diperlukan karena KUHAP lama sudah berusia 44 tahun sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak. Pembaruannya berpihak kepada hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini,” tandas cucu Bung Karno tersebut.