Mulai Tahun 2026, 41 Ribu Pelajar di Nias Nikmati Sekolah Gratis Lewat Program PUBG

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa dipungut biaya SPP.

Diterbitkan 15 November 2025, 15:16 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • PUBG akan diterapkan mulai 2026/2027, dimulai dari Kepulauan Nias.
  • Program ini memastikan pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri gratis tanpa SPP.
  • Targetnya, seluruh sekolah bebas pungutan biaya pendidikan pada 2029.

Liputan6.com, Medan Harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Sumatera Utara kian nyata. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang menerima manfaat program PUBG ini.

Alexander menjelaskan bahwa PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa dipungut biaya SPP.

“PUBG hadir untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Kita ingin semua pelajar mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil,” ujar Alexander pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).

Kajian konsultan terhadap skema penerapan PUBG telah mencapai 75% dan melibatkan survei pada 539 sekolah. Kajian ini ditargetkan rampung akhir Desember, disusul penyusunan juknis dan kurikulum.

Seluruh Sekolah Ditargetkan Bebas Pungutan pada Tahun 2029

Di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester. 

PUBG akan dilanjutkan ke zona lain secara bertahap dengan rincian anggaran per semester, Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar. Seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada tahun 2029.

Alexander juga mengungkapkan bahwa Disdik Sumut tengah menyiapkan program digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mulai dari literasi digital hingga penerapan kurikulum Coding dan Artificial Intelligence (AI).

“Digitalisasi adalah kunci transformasi pendidikan. Kita ingin anak-anak Sumut siap menghadapi tantangan masa depan,” sebutnya.

 

(*)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6