Pemerintah Kirim Bantuan Pemberdayaan untuk Masyarakat Papua, Wujud Nyata Membangun dari Timur Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP) Lenis Kogoya sebagai utusan pemerintah pusat, memastikan bantuan untuk Bumi Cendrawasih tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua.

Menurut dia, program bantuan diberikan telah terintegrasi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

"Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, geliat pembangunan terus bergerak seiring dukungan nyata dari pemerintah pusat. Berbagai kegiatan strategis dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membangun dari timur Indonesia," ujar Lenis seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (12/11/2025).

Staf Khusus Menteri Pertahanan ini menjelaskan, program bantuan mencakup modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat, serta pembangunan fasilitas sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Selain itu, kata dia, ada juga bantuan pembangunan dan renovasi rumah bagi kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai penguatan peran sosial dan kesejahteraan.

"Fasilitas umum dan sosial, seperti air bersih, gereja, sekolah, dan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga menjadi bagian dari program bantuan dalam hal penguat pelayanan publik dan kelembagaan adat," terang Lenis.

Dia meyakini, bantuan usaha, berupa peternakan, perkebunan, modal usaha, dan kios dagang untuk mendukung ekonomi lokal dapat efektif dalam hal pemberdayaan sosial, juga melalui sembako, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana mobilitas masyarakat yang mendukung aktivitas sehari-hari.

"Ilaga dikenal dengan nilai-nilai sosial yang hangat dan inklusif. Kebiasaan sapaan sopan dari warga lokal, ditambah dengan senyuman tulus, menjadi ciri khas yang memberikan kenyamanan bagi warga pendatang maupun turis lokal dan mancanegara. Kehangatan ini menjadi modal sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam setiap program pembangunan," papar Lenis.

Senada terpisah, Kepala Suku Besar, Daebenus Murib Aibon sebagai penerima bantuan di Distrik Sinak, memimpin kegiatan sosialisasi Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Puncak yang diikuti oleh sekitar 100 warga.

Daebenus menyampaikan, ada dua program utama, Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk di tiap kampung sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat dalam menunjang roda perputaran ekonomi warga Sinak dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, yang saat ini sudah berjalan di Puskesmas Sinak yang akan diperluas dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

"Kegiatan pembangunan juga menyentuh sektor kesehatan spiritual, seperti pembangunan Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab (Fasum Pdt. Lenis Kogoya), sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis nilai-nilai keimanan," ujar Daebenus.

Sebagai informasi, setiap kegiatan selalu disambut dengan semangat gotong royong. Masyarakat terlibat aktif, memberikan tenaga dan waktu mereka sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional.

Diketahui, keterlibatan para tokoh masyarakat menjadi katalis antusiasme warga, membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa memiliki dan kebersamaan.

Dalam pernyataan resmi kepada media, di Kantor Bupati Puncak, pejabat yang mewakili Bupati, Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Ferry Laheba didampingi oleh Kepala Bagian Umum Baerty Baragain dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Jhon Kogoya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo.

"Harapannya seluruh program ini dapat berkelanjutan dan menjadi fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," ujar Ferry.

Dalam program berjalan, progres masih dalam tahap penyelesaian, termasuk rencana pemberdayaan ekonomi bagi penggerak usaha kecil di Jalan Moko, Kampung Yenggerbaga, Distrik Ilaga.

Pemerintah Pusat terus berkomunikasi intensif terkait pemberian bantuan kios dagang bagi pelaku UMKM. Nantinya penentuan lokasi, kebutuhan material, dan isi kios menjadi bagian dari proses partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.