Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Menteri HAM Natalius Pigai: Saya No Comment

Liputan6.com, Jakarta - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto menuai beragam tanggapan publik. Namun, di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih untuk tidak berkomentar.

"Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik," ujar Pigai diwawancarai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 11 November 2025.

Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak pernah memberikan rekomendasi nama siapa pun untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Ia menjelaskan, proses penetapan gelar pahlawan merupakan kewenangan lembaga lain dan melalui tahapan panjang.

"Kalau tidak salah pengusulan pahlawan itu dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, provinsi, baru menyampaikan kepada pusat, lalu ada tim yang menilai. Jadi, kalau urusan itu saya kira kami tidak ada, ya, belum pernah ada," ucap Pigai, dilansir Antara.

Pigai juga enggan menanggapi lebih jauh soal dinamika pro dan kontra di masyarakat.

"Enggak ada komentar," terang dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara, termasuk Soeharto. Prosesi penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara atas kontribusi besar Soeharto terhadap pembangunan nasional.

"Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu," ujar Prasetyo.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel menilai langkah pemerintah ini dapat memperkuat persatuan bangsa dengan menempatkan jasa pemimpin masa lalu secara proporsional.

"Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini," kata Rachmat.

Dukungan terhadap penganugerahan gelar pahlawan untuk Soeharto datang dari sejumlah tokoh ormas Islam. Tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan menyebut, bangsa besar adalah bangsa yang menghormati sejarah dan tokohnya.

"Sebagai manusia biasa tentu beliau tidak luput dari salah dan khilaf. Bahkan Presiden Gus Dur pun pernah mengatakan bahwa Presiden Soeharto adalah orang yang memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini, walaupun dosanya juga besar," ujarnya.

Sementara Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, TGKH Muhammad Zainuddin Atsani, menyoroti kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

“Soeharto dikenal karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” katanya.

Dari kalangan Muhammadiyah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut penganugerahan ini tepat sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi panjang Soeharto.

"Karena selama 30 tahun dari kepemimpinan beliau sebagai presiden, saya tahu pasti beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun bangsa dan negara," ujar Din.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto mencerminkan objektivitas dan kedewasaan demokrasi Indonesia.

"Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini," jelasnya.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menjelaskan, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dilakukan melalui proses panjang dan ketat.

"Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya. Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 November 2025.

Menurut Fadli, Soeharto memiliki jasa besar di bidang militer dan pembangunan nasional.

"Antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat ya," ujarnya.

Selain itu, Fadli menyebut Soeharto berjasa besar melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan inflasi.

"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen, pertumbuhan juga minus ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI," jelasnya.

Terkait dugaan korupsi dan pelanggaran HAM, Fadli menekankan bahwa hal itu tidak pernah terbukti.

"Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga," tutur Fadli.

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, menyebut pihak keluarga menghormati setiap pandangan masyarakat, termasuk yang menolak.

"Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak macem-macemnya. Monggo-monggo saja," jelas Tutut usai penetapan di Istana Negara Jakarta, Senin (10/11/2025).

Tutut menuturkan, pro dan kontra merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.

"Boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," katanya.

Ia mengajak masyarakat menilai perjuangan Soeharto secara objektif.

"Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia," tuturnya.

Tutut juga menegaskan bahwa keluarga tidak merasa perlu membela diri.

"Saya rasa rakyat juga makin pinter lho. Jadi, sudah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi, bisa melihat apa yang Bapak lakukan, dan bisa menilai sendiri ya," ujarnya.

"Supaya jangan ada yang marah gitu ya. Sekarang Insya Allah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pintar semuanya," pungkas Tutut.