Peneliti BRIN: Rokok Elektronik Miliki Risiko Lebih Rendah, Kebijakan Harus Adil dan Berbasis Sains

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih kontekstual dan berbasis bukti ilmiah terhadap produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Menurut BRIN, pendekatan berbasis sains dan analisis risiko penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor tembakau nasional yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.

Peneliti BRIN Prof Bambang Prasetya menjelaskan, rokok elektronik merupakan bentuk inovasi produk tembakau yang muncul sebagai respons global untuk mengurangi paparan bahan berbahaya akibat pembakaran pada rokok konvensional.

“Kalau kita lihat tren dunia, rokok elektronik ini termasuk inovasi karena tujuannya ingin menghindari bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan risiko kesehatan,” ujar Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bambang menambahkan, hasil studi BRIN berjudul “Evaluation of Laboratory Tests for E-Cigarettes in Indonesia Based on WHO’s Nine Toxicants” menunjukkan bahwa rokok elektronik memiliki kadar risiko jauh lebih rendah dibanding rokok konvensional.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pemerintah dalam menilai kembali pendekatan kebijakan terhadap produk tembakau inovatif, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang objektif dan berbasis data laboratorium.

Bambang menyebut penelitian ini menjadi langkah awal BRIN untuk memetakan ekosistem komoditas tembakau dan turunannya di Indonesia, termasuk produk baru yang belum banyak dikaji secara ilmiah.

“Selama ini kita belum memiliki landasan kajian yang cukup untuk menyusun naskah akademik atau kebijakan yang tepat. Karena itu kami hadir untuk mulai membangun fondasi pengetahuan tersebut,” jelasnya.

Ia menekankan, mekanisme pengaturan yang ideal harus adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan dua sisi penting: keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi sektor tembakau.

“Negara hadir untuk menjamin keselamatan masyarakat, tapi juga harus adil terhadap mereka yang hidup dari industri ini. Karena itu, kebijakan perlu ditopang kajian ilmiah, disusun dalam naskah akademik, lalu dikomunikasikan ke publik sebelum ditetapkan sebagai regulasi,” ujar Bambang.

Sementara itu, peneliti BRIN lainnya, Biatna Dulbert Tampubolon, menegaskan pentingnya riset dan data lokal yang komprehensif untuk mendukung pembuatan kebijakan publik yang akurat dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

“Makanya sebenarnya kita di sini hadir juga untuk men-support, contohnya kebutuhan pembuatan kebijakan. Karena pembuatan kebijakan itu perlu data, sehingga kita bisa hadir untuk memfasilitasi pembuat kebijakan, untuk memberikan data yang akurat,” jelas Biatna.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya mengadopsi hasil studi dari luar negeri sering kali tidak relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

“Banyak di antara kita yang suka mengadopsi dari luar, padahal kondisi negara kita berbeda dengan kondisi negara lainnya,” pungkasnya.