PHK Intai Sektor Padat Karya, BRIN Buka-Bukaan Pemicu Utamanya

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor industri dinilai tidak lepas dari tekanan ekonomi global, kenaikan biaya produksi, hingga akselerasi perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Peneliti bidang ketenagakerjaan dan riset kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, mengatakan bahwa konflik geopolitik yang memanas—khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel—turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia maupun Indonesia.

“Konflik tersebut menekan aktivitas ekonomi global dan domestik. Dampaknya terlihat dari perlambatan ekonomi yang kemudian diikuti oleh penurunan permintaan pasar,” kata Andy kepada Liputan6.com, Rabu (24/6/2026).

Selain faktor geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperberat beban industri. Kenaikan kurs dolar AS menyebabkan harga bahan baku impor melonjak tajam, sehingga biaya operasional dan produksi perusahaan ikut membengkak.

Menurut Andy, dunia usaha saat ini juga tengah menghadapi disrupsi teknologi yang mendorong restrukturisasi bisnis secara besar-besaran. Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan otomatisasi berbasis mesin membuat kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor menyusut.

Kondisi tersebut paling terasa di sektor-sektor rentan, seperti manufaktur, industri padat karya, dan pertekstilan. Industri-industri tersebut dinilai semakin sulit bersaing di tengah gempuran perubahan teknologi dan tekanan pasar yang dinamis.

Gelombang PHK yang terjadi, lanjut Andy, berpotensi besar memperbanyak jumlah pengangguran. Banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian akhirnya terpaksa beralih ke sektor informal, termasuk menjadi pengemudi ojek online, karena sulitnya memperoleh pekerjaan baru di sektor formal.

“Perusahaan saat ini cenderung mencari tenaga kerja dengan keterampilan (skill) spesifik tertentu dan lebih banyak merekrut pekerja yang berusia lebih muda,” ujarnya.

Dampak domino lain yang mulai terlihat di masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat berkurangnya pendapatan rumah tangga secara agregat.

Untuk meredam dampak sosial tersebut, Andy menilai pemerintah perlu segera turun tangan memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi, termasuk pembayaran pesangon yang sesuai ketentuan dan kemudahan akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) agar para pekerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan teknologi di tempat kerja yang baru.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat layanan penempatan tenaga kerja melalui penyediaan informasi lowongan yang transparan, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), hingga memfasilitasi penyaluran pekerja ke perusahaan yang masih ekspansif.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja baru harus menjadi prioritas utama untuk menampung para korban PHK. Pemerintah dinilai perlu merangsang pertumbuhan wirausaha baru dengan memberikan kemudahan perizinan usaha serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha mandiri.

“Langkah-langkah tersebut sangat penting agar dampak sosial dan ekonomi akibat PHK tidak semakin meluas,” pungkas Andy.