Anggota KEPP Otsus: 24 Tahun Otonomi Khusus, Saatnya Dana Papua Diberikan Langsung ke Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni, mengusulkan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus).

Ia meminta agar sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Usulan itu disampaikan Yanni dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

“Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima,” ujar Yanni kepada wartawan di Manokwari.

Yanni menjelaskan, mekanisme BLT diyakini dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran (company lost) yang kerap terjadi akibat manajemen pemerintahan yang belum optimal. Ia juga menekankan perlunya skema yang adil dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua, lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua,” tegasnya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu menambahkan, guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama perlu mendapat alokasi BLT lebih besar sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.

Yanni menilai, pembangunan manusia adalah inti dari kesejahteraan rakyat sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus Papua. Ia mengaitkan gagasannya dengan teori “human capital” dari peraih Nobel Ekonomi Gary S. Becker, yang menekankan pentingnya investasi pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan.

“Kalau manusianya maju, otomatis ekonomi daerah ikut bergerak. Ini prinsip sederhana yang sering kita abaikan dalam pembangunan Papua,” katanya.

Selain gagasan BLT, Yanni juga mengusulkan agar alokasi dana Otsus Papua yang saat ini hanya 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dinaikkan menjadi 6 persen untuk menyesuaikan dengan kondisi Papua pasca pemekaran menjadi enam provinsi.

“Bagaimana mau mempercepat pembangunan kalau keuangannya tidak memungkinkan? Saya mengusulkan dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Tapi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen,” jelas Yanni.

Menurutnya, peningkatan alokasi ini penting untuk mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah, sekaligus memperkuat kapasitas anggaran daerah agar layanan publik di Papua semakin merata dan berkualitas.

Dalam forum yang sama, Yanni juga mengusulkan agar Papua diberi identitas kultural baru sebagai “Tanah Injili yang Diberkati.” Menurutnya, sebutan tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan spiritualitas masyarakat Papua, tanpa menutup ruang bagi pemeluk agama lain.

“Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua yang berada di timur Indonesia juga perlu dikenali dengan identitas yang bermartabat: Tanah Injili yang Diberkati,” ujarnya.

“Sebutan ini bukan untuk eksklusivitas agama, tapi simbol roh Otonomi Khusus yang menegaskan jati diri dan kebanggaan masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia,” tambahnya.

Yanni yang telah dua dekade mengabdi sebagai anggota DPR Papua menegaskan, masyarakat Papua tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan maju.

“Masyarakat Papua butuh kesempatan untuk maju. Negara harus memberi ruang dan kepercayaan penuh kepada manusianya. Kalau kita menaruh kepercayaan itu, saya yakin Papua akan berdiri sejajar, bahkan menjadi lokomotif kemajuan di timur Indonesia,” tutupnya.