Ahli di Sidang MKD DPR: Manipulasi dan Disinformasi Jadi Akar Kesalahpahaman terhadap Sahroni

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali digelar dengan agenda “Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli”, Senin (3/11/2025). Dalam persidangan tersebut, dua ahli dihadirkan untuk memberikan pandangan terkait polemik pernyataan Ahmad Sahroni yang sempat viral dan menimbulkan perdebatan di ruang publik.

Ahli sosiologi dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni harus dilihat dalam konteks situasi yang melatarbelakanginya. Ia menilai ucapan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan maupun ujaran kebencian seperti yang ramai di media sosial.

“Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun,” kata Trubus di hadapan majelis MKD DPR RI.

“Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke penegasan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer.”

Manipulasi Narasi Jadi Pemicu Salah Paham Publik

Trubus menjelaskan, munculnya kesalahpahaman di publik disebabkan oleh adanya manipulasi dan penggiringan opini di media sosial yang memotong konteks asli pernyataan.

“Ini arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami berbeda karena manipulasi. Makanya di Pasal 35 UU ITE jelas dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah informasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan ucapan kriminal atau kebencian,” tegasnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Gustia Aju Dewi, pakar analisis perilaku, yang turut dihadirkan dalam sidang MKD. Ia menilai, potongan-potongan informasi di era digital kerap digunakan untuk membentuk persepsi publik yang keliru.

“Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi dengan informasi yang diselewengkan,” ujar Gustia. “Sembilan puluh persen kebenaran bisa menjadi tidak benar karena ada sepuluh persen yang tidak dimasukkan, sehingga informasi itu menjadi disinformasi.”

Gustia menambahkan, para pelaku penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian dapat dilacak melalui teknologi digital forensik berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Sebenarnya dengan teknologi AI, mudah dilakukan digital forensik untuk menelusuri siapa yang pertama kali menggulirkan narasi-narasi DFK,” katanya.

Pernyataan kedua ahli tersebut memperkuat pandangan bahwa gelombang opini negatif terhadap DPR, termasuk terhadap Ahmad Sahroni, tidak muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari disinformasi dan manipulasi narasi yang terstruktur di media sosial.

Sidang MKD akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemanggilan saksi dan verifikasi keterangan dalam beberapa hari mendatang.