300 Pengusaha Turun Tangan Padamkan Karhutla Kalsel

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengerahkan kekuatan tambahan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Sebanyak 300 unit usaha besar bakal diterjunkan langsung untuk memadamkan api secara serentak.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan pihaknya telah memanggil para pengusaha tersebut untuk merencanakan aksi penanganan di kawasan krusial, seperti area sekitar bandara.

"Jadi short term-nya kita padamkan dalam waktu 1-2 minggu kita gerak serentak 300 unit usaha yang besar semua," ungkap Hanif usai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Langkah darurat ini mengacu pada mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026, dengan target area pemadaman seluas 3.000 hektare di Kalsel. Pemadaman parsial yang dilakukan sebelumnya dinilai kurang efektif karena api kerap muncul kembali di titik lain.

"Kita telah membagi wilayah dalam zona-zona tertentu, nanti masing-masing perusahaan akan mendapat tugas untuk melakukan penanggulangan pada zona-zona tertentu sampai habis, sampai mati, sampai apinya padam," tegasnya.

Hanif mengakui bahwa memadamkan lahan gambut memiliki tingkat kesulitan tinggi. Oleh sebab itu, strategi kali ini berfokus pada aksi serentak agar api tidak sempat meluas.

"Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar," tutur Hanif.

Upaya pemadaman karhutla Kalsel merupakan bagian dari operasi nasional yang terus digencarkan pemerintah di berbagai daerah.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan, sejak Agustus 2026 pemerintah telah mengerahkan 64 armada pesawat untuk operasi pengeroyokan dari udara (water bombing). Armada tersebut terdiri dari 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI.

"Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla," kata Teddy dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Di jalur darat, sebanyak 54.394 personel gabungan—terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat—terus menyisir titik kebakaran.

"Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan tanpa henti, baik melalui operasi darat maupun udara," terang Teddy.

Melihat keseriusan dampak karhutla, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk wacana menggolongkannya sebagai tindak "terorisme ekologi".

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum mendalami revisi regulasi bersama DPR RI.

"Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serious," jelas Prabowo.