Masuk Musim Hujan, DPRD DKI Desak Pemprov Siaga Banjir dan Pohon Roboh

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemprov DKI, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan dinas terkait, segera mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor menjelang musim hujan November 2025.

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu lakukan toping, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti pohon roboh atau hal lainnya. Karena di saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," kata dia dalam keterangannya, Jumat (30/10/2025).

Politisi PDIP itu menekankan pentingnya antisipasi mitigasi terhadap masyarakat terdampak banjir. Evakuasi korban, kata Yuke, membutuhkan kesiapan karena kondisi banjir sering terjadi secara mendadak dan serentak. Meski koordinasi lintas instansi dinilai cukup baik, kewaspadaan tetap diperlukan.

"Untuk kondisi sekarang yang harus disiapkan untuk antisipasi mitigasi juga penting. Karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu dikarenakan kondisi mendadak dan serentak. Meski sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," ujar dia.

Lebih lanjut, Yuke juga menyoroti potensi meningkatnya debit air dari hulu saat musim hujan. Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan harus segera dilakukan.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan akhir tahun 2025 ini," ujar dia.

Secara teknis, Dinas SDA kata dia bisa melakukan pengecekan titik-titik genangan yang terjadi saat ini.

Sosialisasi pada masyarakat pun, kata Yuke, harus dilakukan untuk memberikan kesadaran tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai dan saluran air yang mengakibatkan saluran air menjadi tidak berjalan normal disaat hujan turun.

"Apakah sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah kita atau tidak? Lalu beberapa titik yang sudah dilakukan pembenahan bisa mengurangi banjir atau tidak. Itu harus dilakukan evakuasi untuk perbaikan-perbaikan," katanya.

Dia menambahkan, dalam hal penyelesaian banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, dan tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Contohnya untuk Ciliwung, sepakat harus tuntas. Disamping juga 12 aliran sungai lainnya. Jika itu dilakukan tentunya saya yakin banjir Jakarta bisa berkurang atau mungkin terbebas dari banjir," jelasnya.

Sebaliknya, kata Yuke lagi, jika penanggulangan banjir dilakukan secara parsial. Diyakininya, Jakarta akan tetap mengalami genangan-genangan di saat musim hujan.

"Untuk bisa bebas dari banjir memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur. Tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama," tandasnya.