Dorong Reformasi Pelayanan Publik, BSKDN Susun Standar Pelayanan Terpadu Nasional

Liputan6.com, Jakarta Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun dan memperkuat standar pelayanan di lingkungan internal, termasuk dalam kegiatan fasilitasi dan asistensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan di daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BSKDN untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jadi tugas BSKDN bukan hanya menghasilkan policy brief atau policy paper untuk Menteri Dalam Negeri, tetapi juga memiliki tugas tambahan yaitu memberikan fasilitasi dan asistensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan di daerah,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka kegiatan Seminar Policy Dialogue bertema “Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Yusharto menambahkan, kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan lembaga lain perlu diintegrasikan ke dalam standar pelayanan BSKDN agar lebih terarah dan terukur.

Ia menilai, penyusunan standar pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

“Dalam memberikan pelayanan, kita harus memperhatikan norma yang ditetapkan pemerintah sehingga apa yang diupayakan dapat berdampak baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Yusharto juga menyoroti kolaborasi antara BSKDN dan Program SKALA dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di 12 daerah pilot project.

Ia menilai, kerja sama tersebut menjadi contoh nyata penerapan standar pelayanan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi aparatur daerah.

“Kondisi di daerah pilot project sudah semakin baik. Kami berharap program ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperkuat kapasitas pejabat fungsional analis kebijakan. Di masa mendatang, kami ingin kegiatan semacam ini diabsorb dan dijadikan bagian dari standar pelayanan BSKDN,” ujarnya.

Selain itu, BSKDN juga memperdalam penyusunan standar pelayanan dengan berdialog bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

Dialog ini bertujuan memperoleh masukan sekaligus memastikan kesesuaian fungsi BSKDN dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yusharto menegaskan, penerapan standar pelayanan yang baik tidak hanya memperjelas mekanisme kerja lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Ke depan, kami berharap BSKDN dapat memfasilitasi pejabat di daerah untuk bersama-sama menghasilkan policy brief maupun produk kebijakan lainnya yang berkualitas, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.