Pemkab Kukar dan Satgas PKH Perkuat Kolaborasi Lindungi Kawasan Hutan dari Aktivitas Ilegal

Liputan6.com, TENGGARONG Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar rapat koordinasi di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (20/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dan dihadiri unsur Forkopimda serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala DPMPTSP Alpian Noor, Kepala DLHK Slamet Hadiraharja, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Kodim 0906/KKR.

Sekda Kukar Sunggono menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kerja sama yang telah terjalin antara Satgas PKH dan pemerintah daerah. Ia menilai sinergi lintas lembaga sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di Kukar yang memiliki potensi sumber daya alam besar.

“Kami menyambut baik kehadiran Satgas PKH. Ini langkah positif dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melindungi kawasan hutan di Kutai Kartanegara,” ujar Sunggono.

Sunggono menambahkan, Kukar menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan kawasan hutan, seperti aktivitas ilegal dan konflik pemanfaatan ruang antara kawasan hutan dan lahan masyarakat.

“Kukar memiliki bentang hutan yang luas dan potensial, namun juga menghadapi kompleksitas pengawasan di lapangan. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama,” jelasnya.

Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah konkret yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar hutan untuk tetap produktif secara berkelanjutan.

“Kami ingin menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Ketua Satgas PKH Kombes Pol M. Dharma Nugraha menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Kukar. Ia menekankan bahwa tugas Satgas PKH tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Satgas PKH hadir bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan,” tegasnya.

Dharma juga menilai bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan kunci utama untuk memastikan perlindungan kawasan hutan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami berharap langkah-langkah pengamanan kawasan hutan di Kukar dapat berjalan lebih efektif dengan melibatkan semua pihak secara aktif,” pungkasnya.