Pimpinan DPR: Nasib Anggota Dewan Nonaktif Bergantung Mahkamah Partai Masing-Masing

Saat ini, Cucun menyebut DPR belum terima surat mahkamah partai. Selain itu, ia juga belum mengetahui apakah masing-masing mahkamah partai telah menggelar sidang untuk menentukan nasib kader mereka yang nonaktif di Senayan.

"Mungkin ya sudah ada hasil yang sedang berjalan, apakah sidangnya tertutup atau gimana di setiap-setiap mahkamah partai. Kan rujukannya itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPR dinonaktifkan sementara dari jabatannya di Parlemen. Alasan penonaktifan sementara itu beragam, tetapi lantaran pernyataan mereka menuai kontroversi.

Yang pertama ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, melalui surat resmi yang ditandatangani bersama Wakil Ketua Umum Viva Yoga memutuskan untuk menonaktifkan dua kadernya, Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota dewan di Senayan.

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatannya. Keputusan tersebut merupakan buntut dari pernyataan keduanya yang memicu kemarahan publik.

Ahmad Sahroni sebelumnya mendapat kritik tajam setelah dianggap merendahkan pihak-pihak yang menyerukan pembubaran DPR. Sementara itu, Nafa Urbach menuai kecaman usai menyatakan dukungan terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, pernyataan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Partai Golkar juga menonaktifkan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, baik dari keanggotaan maupun posisi pimpinan DPR. Penonaktifan Adies mulai berlaku sejak 1 September 2025.