Setahun Pemerintahan, Pengamat: Prabowo Coba Perbaiki Tata Kelola SDA

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan “reset” total terhadap sistem ekonomi dan politik, termasuk di sektor energi.

Hal itu disampaikan Adib, dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Bumi Serpong Damai (BSD), Senin (13/10/2025).

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya alam (SDA) dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib seperti dikutip, Selasa (14/10/2025).

Menurut dia, banyak proyek energi yang kini dievaluasi kembali agar tidak menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang di Indonesia.

"Selama para makelar itu masih kuat, siapapun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” tegas dia.

Adib menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM oleh Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Contohnya kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” yakin dia.

Adib mencatat, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik. Tak jarang, video dipotong atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik.

"Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional. Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” Adib menandasi.

Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan 6 smelter timah senilai Rp 7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam.

"Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Namun demikian, Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang.

"Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” dia menutup.