Riva Siahaan Didakwa Rugikan Negara Rp258 Triliun di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS) didakwa merugikan negara Rp258,12 triliun dalam kasus dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023.

Bersama tiga terdakwa lainnya, mereka didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,18 triliun.

Hal itu dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan, bahwa ada dua perbuatan melawan hukum yaitu dalam impor kilang atau BBM dan penjualan solar nonsubsidi, yang dilakukan Riva Siahaan bersama terdakwa Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin (SDS); Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK); dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC).

Jaksa membacakan dakwaan, dalam impor kilang atau BBM, Riva Siahaan berperan menyetujui usulan dari Maya Kusmaya tentang pelelangan khusus Ron 90 dan Ron 92 term H1 2023.

Dalam lelang itu, telah dicalonkan pemenang kepada BP Singapore Pte. Ltd. dan Sinochem International Oil Pte. Ltd. setelah diberikan perlakuan istimewa Edward Corne.

Edward kemudian disebut telah membocorkan informasi alpha proyek ini kepada BP Singapore dan Sinochem. Selain itu, dia juga memberikan tambahan waktu, meski penawaran sudah terlewat.

Kemudian, Riva Siahaan saat menjadi Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan agar BP Singapore dan Sinochen dipilih sebagai calon pemenang lelang.

Sementara itu, dalam penjualan subsidi, Riva Siahaan juga menyetujui usulan harga jual BBM Solar atau Biosolar kepada konsumen industri. Hanya saja, usulan tersebut tidak mempertimbangkan nilai jual terendah alias bottom price dan tingkat profitabilitas, sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan pemasaran BBM Industri dan Marine PT Pertamina Patra Niaga .

Selanjutnya, Riva Siahaan telah meneken perjanjian jual beli solar atau biosolar dengan harga jual terendah. Hal itu telah menyebabkan PT Pertamina Patra Niaga menjual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). 

"Yang menyebabkan PT PPN menjual solar/biosolar lebih rendah dari harga jual terendah, bahkan di bawah harga pokok penjualan dan harga dasar solar bersubsidi, yang pada akhirnya memberikan kerugian PT PPN," kata jaksa.

Riva Siahaan juga tidak menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai proses negosiasi harga sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-034/PNA000000/2022-S0 tanggal 10 Oktober 2022 saat menjadi Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga.

Jaksa menegaskan, keempatnya didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp285,18 triliun, dengan rincian kerugian dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM sebanyak USD 5.740.532,61; dan dalam penjualan solar non subsidi selama periode tahun 2021-2023 sebanyak Rp2.544.277.386.935.

Dua kerugian itu masuk dalam total kerugian keuangan negara sebesar USD 2,732,816,820.63 dan Rp25.439.881.674.368,30. Sementara itu, kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi minyak mentah ini mencapai Rp171.997.835.294.293,00.

Tidak ketinggalan, Jaksa juga turut memasukan kerugian negara yang diperoleh dari perhitungan keuntungan ilegal, dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri sebesar USD 2,617,683,340.41.