Pramono Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Jakarta, Bakal Dorong Sistem Wajib Cashless

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI yang kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, karena bagaimanapun memang urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ia menegaskan, penertiban itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membenahi tata kelola parkir di Jakarta. Pramono menyebut, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD berjalan baik dalam upaya untuk menertibkan parkir ilegal.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus Perparkiran DKI Jakarta dengan menyegel itu artinya mereka sebenarnya semangatnya hampir sama dengan kami. Makanya saya sampaikan ke mereka, Balai Kota memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu,” ujarnya.

Selain mendukung langkah DPRD, Pramono juga bakal mendorong seluruh lahan parkir yang dikelola Pemprov DKI harus menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless.

“Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi transaksinya manual,” kata Pramono.

Menurutnya, penerapan sistem digital akan menutup ruang terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan parkir. Dia berujar, transaksi manual hanya memperbesar peluang kebocoran.

“Kalau sistem cashless berjalan, transparansi lebih terjamin. Semua pemasukan akan masuk ke kas daerah,” ujar dia.

Pramono menilai, kebijakan sistem perparkiran cashless nantinya bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga langkah untuk memastikan keadilan bagi warga Jakarta.

Ia bilang, tidak boleh ada lahan Pemprov yang dikelola dengan cara yang tidak transparan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“Saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapa pun harus bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (25/9) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, parkir liar tersebut ditemukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu sore (24/9) dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 37,8 miliar.

Ketua Pansus Perparkiran Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.

“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar,” ujar Jupiter.

Jupiter memaparkan, perhitungan itu didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp 150 juta per bulan.

“Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” ujar Jupiter.