Briptu Danang Setiawan, Penumpang Rantis yang Lindas Affan Kurniawan Disanksi Patsus dan Permintaan Maaf

Liputan6.com, Jakarta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap anggota Korbrimob Polri Briptu Danang Setiawan. Danang menjadi salah satu penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

Sidang digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, Lantai 1 Mabes Polri. Komisi sidang dipimpin Ketua Komisi Brigjen Agus Wijayanto didampingi Wakil Ketua Komisi Kombes Heri Setyawan serta tiga anggota lainnya yakni AKBP Rusdi Batubara AKBP Christian Tonato dan Kompol Djoko Suprianto.

"Dalam sidang, turut dihadirkan empat saksi yaitu Aipda M. Rohyani, Bripda Mardin, Bharaka Yohanes, serta Bharaka Jana Edi Bintoro," kata Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A Chaniago, dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Dalam persidangan dinyatakan, kesalahan yang dilakukan Briptu Danang tidak mengingatkan Kompol Kosmas K. Gae selaku Danyongas maupun Bripka Rohmad sebagai pengemudi kendaraan rantis saat suasana ricuh njuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Akibat kelalaian itu, Affan Kurniawan tewas.

"Atas perbuatannya Briptu Danang dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," jelasnya.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini menambahkan, Majelis KKEP menjatuhkan putusan berupa sanksi etik dan administratif. Sanksi etik meliputi pernyataan bahwa perbuatan pelanggar sebagai perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri.

Sedangkan untuk sanksi administratif, terhadap Danang ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Korbrimob Polri.

Erdi menegaskan, putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan kode etik dan profesionalisme anggota.

"Sidang KKEP ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Dia menambahkan, sanksi bukan hanya bersifat pembinaan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh personel Polri untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Polri ingin memastikan setiap tindakan anggota di lapangan harus sesuai SOP, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun institusi. Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga," ungkapnya.

Dalam sidang tersebut, mantan Bintara Angkutan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis.