Top 3 News: Prabowo Tanggapi Marak Kasus Keracunan MBG Sebut Kesalahannya 0,0017 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Itulah top 3 news hari ini.

Presiden Prabowo menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Presiden Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

Sementara itu, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (Muktamar PPP) terbelah. Tidak hanya calon ketua umumnya, bahkan kepanitiaanya. Hal itu seperti disampaikan Pimpinan Sidang Muktamar Kubu Agus, Qoyum Abdul Jabbar.

Berdasarkan keterangan panitia dari kubu pendukung Agus Suparmanto, pihaknya sudah menunaikan segala urutan sidang dalam Muktamar. Karenanya, penetapan Agus sebagai ketua umum adalah sah.

Qoyum membeberkan kronologi proses penyelenggaraan Muktamar versi dirinya. Pertama, Sidang Paripurna I dibuka oleh salah satu panitia SC Amir Uskara dan mendapatkan interupsi oleh peserta muktamar (muktamirin).

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan rasuah proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

Saat ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sedang mendalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui aliran dana dalam kasus yang menyeret mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 29 September 2025:

Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin 29 September 2025.

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

"Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta," ucap Prabowo.

Selengkapnya...

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbelah. Tidak hanya calon ketua umumnya, bahkan kepanitiaanya.

Berdasarkan keterangan panitia dari kubu pendukung Agus Suparmanto, pihaknya sudah menunaikan segala urutan sidang dalam Muktamar. Karenanya, penetapan Agus sebagai ketua umum adalah sah.

"Bersama ini kami atas nama Panitia Muktamar PPP ke X 2025 menyampaikan bahwa Muktamar secara resmi telah menetapkan H. Agus Suparmanto secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," ujar Pimpinan Sidang Muktamar Kubu Agus, Qoyum Abdul Jabbar melalui siaran pers, Senin 29 September 2025.

Qoyum membeberkan kronologi proses penyelenggaraan Muktamar versi dirinya. Pertama, Sidang Paripurna I dibuka oleh salah satu panitia SC Amir Uskara dan mendapatkan interupsi oleh peserta muktamar (muktamirin).

Alasannya, mereka meminta pimpinan sidang diganti dengan pihak yang netral dan tak terafiliasi tim sukses calon ketua umum mana pun.

Selengkapnya...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan rasuah proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

Saat ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sedang mendalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui aliran dana dalam kasus yang menyeret mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

"Jika nanti ada kebutuhan-kebutuhan untuk memanggil saksi lainnya, tentu itu akan dilakukan sehingga keterangan, petunjuk atau membuktikan yang dibutuhkan oleh penyidik bisa didapatkan, bisa diperoleh dari pihak-pihak tersebut," ujar Budi kepada awak media, Senin 29 September 2025.

Selengkapnya...