Tim Transformasi Polri Dinilai Bukti Inklusivitas Reformasi

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai perlu perbaikan menyeluruh. Khususnya, pasca aksi demonstrasi di akhir Agustus 2025 hingga awal September lalu. Salah satunya, melalui Tim Transformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi hal itu, Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai, pembentukan tim tersebut menjadi bukti bahwa Kapolri tidak menutup diri terhadap masukan.

"Kapolri sudah menegaskan, tim ini tidak hanya bekerja berdasarkan arahan internal atau Komite Reformasi Polri (yang dibentuk Prabowo), tetapi juga membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sipil serta pakar independen. Ini langkah maju dalam demokratisasi kelembagaan," kata Boni melalui keterangan diterima, Senin (29/9/2025).

Boni melanjutkan, Kapolri juga sudah menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan tandingan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk ikut berbicara dan memberi masukan, sehingga menjadi satu rangkuman besar," ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Karenanya, Boni menegaskan upaya mem-framing seolah ada pertentangan antara Presiden dan Kapolri adalah narasi yang menyesatkan.

"Mereka yang terus menggoreng isu semacam ini sesungguhnya sedang mengadu domba dan merusak kepercayaan publik," tegas Boni.

Boni meyakini, hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis, dan mengadu keduanya sama saja dengan mengguncang stabilitas nasional.

"Suara gaduh tidak boleh menutupi fakta, capaian Presisi Polri nyata, terukur, dan telah dirasakan rakyat,” dia menandasi.