Temuan Penting di Balik Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Kasus keracunan massal yang terjadi dalam program makan bergizi gratis (MBG) telah mengundang perhatian publik, dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap sistem pengadaan dan distribusi MBG.

Insiden ini tidak hanya berdampak pada ribuan korban, tetapi juga menjadi catatan penting dari program pemerintah yang sejatinya ingin meningkatkan gizi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan investigasi awal, ditemukan adanya distribusi MBG yang tidak melalui proses uji kualitas memadai, dan ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan.

Lebih lanjut, temuan penting lainnya adalah adanya keterlibatan pihak ketiga yang tidak memenuhi standar kelayakan sebagai penyedia makanan. Beberapa vendor diketahui tidak memiliki sertifikasi higienitas, dan bahkan ada laporan penggunaan bahan baku mendekati masa kedaluwarsa demi menekan biaya.

Hal ini menunjukkan celah serius dalam proses tender dan verifikasi mitra kerja sama program MBG. Selain itu, tidak semua petugas di lapangan dilatih untuk menangani makanan dengan aman, yang memperparah potensi kontaminasi selama distribusi.

Berikut ulasan Liputan6.com

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di berbagai daerah mengalami keracunan MBG. Kasus terbesar terjadi di Jawa Barat.

“Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai jumlah 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.

“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya keteledoran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini terungkap dalam evaluasi kasus keracunan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam peristiwa ini, ratusan pelajar mulai dari tingkatan SD, Mts, SMP, SMK mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Data hingga Senin (22/9/2025), ada 300 pelajar yang mengalami keracunan.

Usai kejadian itu, Kepala BGN Dadan Hindayana, langsung mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan pelajar yang masih mendapatkan perawatan. Dia juga melakukan inspeksi ke SPPG di kawasan tersebut.

Usai melakukan sidak, dia berkesimpulan penyebab 300 pelajar mengalami keracunan karena ada keteledoran di SPPG.

"Untuk yang mengalami mudah-mudahan ini semuanya aman ya. Dan saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran," ujar Dadan, Selasa (23/09/2025).

Mengacu temuan itu dan kasus keracunan lainnya, Dadan berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh pada SPPG.

"Saya sudah minta untuk stop sementara," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.

Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.

“Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu enggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.

“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” Qodari menandaskan.

Program MBG telah berjalan sembilan bulan, sejak dimulai pada awal Januari 2025. Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, perjalanan sembilan bulan penuh dinamika, termasuk berbagai kejadian luar biasa (KLB) di seluruh wilayah Indonesia.

Dadan mencatat, total ada 4.711 orang yang masuk dalam kategori KLB dari program MBG hingga 22 September 2025. Termasuk, serangkaian insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah pelajar di berbagai sekolah.

Dadan membagi KLB ke dalam tiga klaster yaitu wilayah 1 dengan total 7 kasus, jumlah korban 1.281 orang. Wilayah 2 dengan total 27 kasus, jumlah korban 2.606 orang dan wilayah 3 total 11 kasus, jumlah korban 824 orang.