Komisi IX Gelar Rapat Bersama JPPI, Soroti Kasus Keracunan MBG

Liputan6.com, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), buntut banyaknya kasus keracunan. Hal itu disampaikan JPPI saat audiensi dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengungkapkan, per 14 September 2025, keracunan MBG sudah menyentuh angka 5.360. Kemudian per 21 September 2925, data anak keracunan MBG sudah bertambah 1.092 kasus.

"Dari report card yang kami sebar di 20 provinsi, yang sudah lapor ke JPPI pusat sudah ada 18 provinsi. Sehingga kami bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya kasus keracunan ini tidak hanya di satu titik tapi menyebar di seluruh kabupaten di hampir di seluruh provinsi. Ternyata ada problem system soal aturan, soal menu sehingga harus diselesaikan di level pusat tidak hanya stop di SPPG," kata Ubaid.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, banyaknya temuan kasus keracunan menandakan kesalahan bukan di SPPG tetapi masalah di sistem. Namun demikian, ia menyebut DPR tidak memiliki kewenangan menghentikan program MBG.

"Oleh karena itu saya ingin sekali bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi," kata Charles.

"Kalau masalah dia hentikan atau tidak nanti ini kebijakan bapak presiden nih kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan. Faktanya presiden tetap merasa ini program strategis yang harus dijalankan dan anggarannya sudah disiapkan," sambungnya.

Sementara Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan rekomendasi untuk menghentikan program MBG sangat sulit sebab hal itu janji politik presiden.

"Rekomendasi hentikan program MBG sekarang juga, nah ini presiden berat ini mas, ini janji politik ini. Mohon izin, datanya harus kuat, kalau mau menghentikan karena ini program prioritas, janji politik," kata Edy.