Kasus Keracunan MBG, BGN dan Polisi Investigasi Operasional SPPG di Banggai Kepulauan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait insiden keamanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

BGN berjanji akan menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG), salah satunya di Banggai Kepulauan. Total ada 335 siswa yang mengalami keracunan di Banggai Kepulauan, usai menyantap MBG.

"Secara paralel, BGN juga sedang melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasionalisasi SPPG terkait insiden keamanan pangan di Banggai Kepulauan," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

"Hasil audit dan investigasi akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik," sambungnya.

Khairul memastikan BGN bergerak cepat menangani pasien yang mengalami keracunan MBG. BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, TNI, kepolisian hingga pemerintah daerah (pemda).

"BGN menegaskan bahwa pihaknya fokus pada gerak cepat penanganan pasien, dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Kesehatan, Badan Komunikasi Pemerintah, TNI, TNI AU, kepolisian, dan pemda," tutup dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyesalkan kejadian keracunan massal penerima Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah Indonesia.

Dadan mengaku sampai sport jantung jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menggarap masakan untuk siswa penerima MBG.

"Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru," Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV dalam program Liputan6 talks dikutip Jumat 19 September 2025.

Dadan menjelaskan, keracunan massal bukan suatu kejadian yang disengaja. Dia mengatakan keracunan massal itu biasanya terjadi karena kelalaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan SPPG baru.

"Ada beberapa hal yang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan SOP terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali ini dialami SPPG yang baru terbentuk," ucap dia.

Menurut Dadan, SPPG baru biasanya baru bisa berjalan baik setelah 3 bulan beroperasi. Namun, dia memastikan, BGN mengawasi dengan ketat aspek higienis mulai dari penyiapan makanan hingga pengiriman.

"Pengalaman kami waktu uji coba 1 SPPG baru akan berjalan lebih baik itu ketika sudah berjalan 3 bulan," tutur Dadan.

Dadan mencontohkan, kasus keracunan massal di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah. Dia mengungkapkan, keracunan massal itu terjadi karena SPPG menggandeng penyuplai baru yang tidak memenuhi kualifikasi BGN.

Dalam kasus di Banggai, sebanyak 314 siswa SD sampai SMA mengalami keracunan massal. Sebanyak 26 di antaranya masih dirawat di rumah sakit (RS).

"Nah supplier yang baru ini rupanya belum sequalified yang lama sehingga ada bahan baku yang dalam processingnya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat," tegas Dadan.

Selain insiden di Banggai, Dadan juga menyoroti kasus belatung dalam MBG di beberapa daerah. Dadan menegaskan BGN sebenarnya telah mengawasi ketat proses masak dan distribusi MBG sampai tiba di sekolah.

"Kami selalu kroscek karena ketika belatung itu masih hidup ketika masakan dimasak beberapa menit kami cek sebenarnya apa yang terjadi," tutup Dadan.