Alasan Wamenkum Desak DPR Segera Sahkan RUU KUHAP: Semua Tahanan Bisa Dibebaskan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menyebut pengesahan itu penting jika tidak ingin ada implikasi hukum, yakni semua tahanan bisa dibebaskan.

Eddy membeberkan, para tersangka yang ditahan oleh kepolisian maupun kejaksaan menggunakan dasar hukum KUHAP lama yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sementara, KUHP baru mulai berlaku pada Januari 2026 mendatang.

"Kalau KUHAP itu tidak disahkan, saya kasih satu contoh implikasi saja, itu semua tahanan di kepolisian kejaksaan bisa dibebaskan," kata Eddy dalam rapt Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Eddy, jika RUU KUHAP tak disahkan tahun ini, maka aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi dalam melakukan upaya paksa. “Hal tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Bob Hasan mengatakan pihaknya menargetkan KUHAP selesai pada tahun ini. Selain KUHAP, Komisi III juga akan membahas RUU Perampasan Aset.

"Atas dasar tuntutan publik hari ini, kita harus menyelesaikan Perampasan Aset, maka kita memasukan Perampasan Aset pada 2025," kata Bob.

Diketahui, RUU KUHAP masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 yang dibahas Komisi III DPR RI. Namun hingga saat ini belum disetujui untuk dibawa ke Rapat Paripurna.