Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan 10 Kilogram Beras untuk 2 Bulan, Anggaran Capai Rp 7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan memperpanjang bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan beras tersebut akan diberikan untuk bulan Oktober dan November 2025.

"Bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pengumuman 8 paket ekonomi tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dia menyampaikan, bantuan pangan ini ditargetkan menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah, kata Airlangga Hartarto, membuka peluang bantuan tersebut kembali diperpanjang hingga Desember 2025 apabila realisasi anggaran belum optimal.

"Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember," ucap Airlangga Hartarto.

Untuk menjalankan program bantuan pangan ini, Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun. Nominal ini dengan estimasi harga beras Rp 18.500, termasuk harga distribusi.

"Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun," tandas Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan program paket ekonomi tahun 2025, yang terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan program paket ekonomi tahun 2025, yang terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Berikut daftarnya:

8 Program Akselerasi di 2025:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun)
2. Perluasan PPH Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM

4 program dilanjutkan di program 2026:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP --> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
3. PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026)
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerimaBukan Penerima Upah (BPU)

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan

Sebelumnya, Pemerintah akan kembali memberikan stimulus ekonomi untuk berbagai paket pada akhir tahun ini. Program-program seperti perluasan pajak ditanggung pemerintah, magang berbayar, hingga jaminan kecelakaan kerja untuk pengemudi ojek online (ojol) bakal disalurkan pada sisa 2025 ini.

Janji ini diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai berjumpa dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 12 September 2025.

"Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh bapak Presiden untuk segera disiapkan. Kali ini kami membahas dengan pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggaran," kata Menko Airlangga.

Salah satu paket stimulus baru yang akan disalurkan yakni program magang berbayar bagi mahasiswa lulusan baru, alias fresh graduate.

"Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas, dan untuk meningkatkan keterimaan magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal memperluas insentif pajak ditanggung pemerintah (dtp), khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe (horeka).

"Yang sekarang sudah berjalan industri padat karya, untuk didorong juga perluasan ke sektor lain," imbuhnya.