Industri Rokok Elektrik Dukung Pemerintah Berantas Vape Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemerintah menekan peredaran rokok elektronik atau vape ilegal di Indonesia mendapat dukungan dari pelaku industri. Meski begitu, mereka berharap kebijakan yang diterapkan tidak bersifat berlebihan sehingga justru mengancam keberlangsungan usaha yang legal.

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO), Firmansyah Siregar, menyatakan apresiasi atas langkah pemerintah meningkatkan pengawasan peredaran vape. Menurutnya, peraturan yang terlalu eksesif berpotensi mematikan industri rokok elektronik yang sudah menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau aturannya terlampau eksesif, maka industrinya berpotensi mati. Tapi apakah barangnya akan berhenti beredar? Justru nanti akan semakin liar dan kontrol semakin tidak ada,” kata Firmansyah, Selasa (9/9/2025).

Ia menilai, konsumen tetap akan berusaha mencari atau memproduksi rokok elektronik secara mandiri bila regulasi terlalu ketat. Kondisi tersebut justru bisa membahayakan kesehatan publik dan menambah beban pemerintah.

"Para pengguna tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan tetap mencari cara, entah memasukkan barang dari luar atau secara diam-diam membuat di dalam negeri,” ujarnya.

Firmansyah mencontohkan, meski rokok elektronik sudah berstatus legal, masih ada oknum yang menjual produk ilegal di sejumlah platform e-commerce. Ia mengaku pihaknya telah berulang kali melaporkan temuan itu kepada pemerintah, namun belum bisa dicegah.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan tidak akan mengikuti jejak Singapura yang melarang peredaran vape. Kepala BNN saat itu, Marthinus Hukom, menekankan pengawasan difokuskan pada cairan vape yang mengandung narkotika. “Kalau di Singapura kan melarang. Kami di sini tidak ke arah situ, tapi harus mengontrol liquid-liquid yang kontennya narkoba,” katanya.

BNN bekerja sama dengan Bea Cukai, marketplace, dan toko-toko vape untuk memperkuat pengawasan tanpa mengganggu bisnis legal. “Jadi yang dilarang itu narkobanya, bukan vape atau rokok elektroniknya,” ujar Marthinus.

ARVINDO saat ini tengah mendorong ruang diskusi dengan pemangku kebijakan terkait wacana aturan baru. Firmansyah menegaskan, rokok elektronik berbeda dengan narkoba, sehingga tidak tepat jika keduanya disamakan. Ia berharap pemerintah melibatkan pelaku usaha dalam setiap kebijakan. “Apapun kebijakannya, industri harus dilibatkan. Kami yang tahu kondisi di lapangan dan kami juga yang mau menjaganya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Agung Subroto, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap produk ilegal. Menurutnya, produk legal dapat dibedakan melalui pita cukai. “Perbedaan produk yang legal dan ilegal itu bisa dilihat dari pita cukainya. Produk yang memiliki pita cukai itu berarti sudah legal,” jelas Agung.