PSI Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Tuntas Menghadapi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina mengatakan, partainya akan terus mengawal RUU Perampasan Aset hingga sampai disahkan. Menurut dia, ini komitmen mendorong undang-undang tersebut sejak lama.

"PSI akan terus mengawal RUU Perampasan Aset ini, terutama secara substansinya. Agar supaya dalam semangat anti-korupsi, RUU ini tidak hanya menjadi formalitas untuk sekadar dibahas, apalagi berubah jadi senjata politik untuk menyerang pihak lain yang berseberangan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Menurut Elva, pihaknya menaruh harapan bahwa undang-undang tersebut menjadi jawaban yang ditunggu untuk memberantas korupsi

"Bersama dengan masyarakat, kami berharap agar RUU Perampasan Aset ini menjadi solusi yang benar-benar dicari untuk mengatasi masalah korupsi sekali dan untuk selamanya," jelas dia.

Elva menuturkan, RUU Perampasan Aset ini bisa memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Akan tetapi, perlu juga untuk diiringi dengan perbaikan-perbaikan di tubuh APH (Aparat Penegak Hukum) dan parpol agar agenda besar anti-korupsi bisa terlaksana dengan baik," kata dia.

 Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diusulkan jadi inisiatif DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait 3 RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas 2025," kata Supratman.

Supratman mengklaim,  pemerintah sebenarnya sudah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset, ia mengapresiasi DPR mau mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset.

"Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR RI karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan draf RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," kata dia.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik setelah masuk dalam tuntutan 17+8 dan didorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas.

Meski wacana ini sudah muncul sejak lama, perjalanan RUU tersebut yang kerap terhenti di parlemen menimbulkan pertanyaan soal komitmen politik negara dalam pemberantasan korupsi.

Dosen FISIP Universitas Prof Hamka (UHAMKA), Rifma Ghulam Dzaljad menyebut RUU Perampasan Aset bukan isu baru. Ia menuturkan, sejak 2012 hingga 2022 sudah ada naskah akademik dan draft RUU, namun secara politik tidak pernah masuk ke dalam Prolegnas untuk dibahas.

Menurut Rifma, perdebatan muncul terkait urgensi RUU ini dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia, kata dia, sejak era Orde Baru sudah memiliki regulasi pemberantasan korupsi melalui sejumlah undang-undang, hingga lahirnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2001.

Dalam konteks perampasan aset, Rifma menjelaskan adanya dua konsep, yakni in rem dan impersonal. “In rem itu berkaitan dengan seluruh aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana, baik korupsi maupun kejahatan lain seperti pencucian uang. Kalau impersonal hanya yang melekat pada terpidananya saja,” kata Rifma saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (9/9/2025).