Pengganti Budi Gunawan Sebagai Menko Polkam yang Masih Misteri

Liputan6.com, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Senin (8/9/2025). Namun, hingga saat ini, pengganti Budi Gunawan masih misteri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku belum dapat membocorkan nama pengganti Budi Gunawan. Termasuk pejabat sementara Menko Polkam.

"Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan di Menko Polkam," ujar Pras, sapaan akrab Prasetyo, Senin.

Dia memastikan, Prabowo yang menentukan langsung siapa Menko Polkam pengganti Budi Gunawan.

"Tunggu, nanti diumumkan," singkatnya.

Pras merespons kabar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan rangkap jabatan sebagai Menko Polkam. Dia meminta publik menunggu keputusan Prabowo.

Begitu juga dengan kemungkinan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pejabat sementara Menko Polkam.

"Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita nggak boleh menyampaikan," kata Pras.

Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho mengatakan, pergantian Menko Polkam bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan. Melainkan bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.

Hardjuno berpendapat Menko Polkam tidak hanya sekadar jabatan politik, tetapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

"Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

Hardjuno mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

Menurutnya, perubahan kabinet selalu memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan, namun kepentingan politik itu jangan sampai menyingkirkan kepentingan rakyat.

“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” kata Hardjuno.

Hardjuno menekankan perombakan kabinet harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional lantaran pemerintahan ke depan membutuhkan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga punya visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif.

Dia mengatakan, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Dengan demikian, dia mengingatkan perubahan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat.

Prabowo mencopot lima menterinya dari Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding.

Posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani diisi Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara Kadir Karding diganti Mukhtarudin dan Ferry Joko Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi. Posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, perombakan Kabinet Merah Putih merupakan hasil evaluasi. Namun, dia tidak menyebut apa hasil evaluasi terhadap keempat menteri itu.

"Ini kan semua bagian dari evaluasi yang menyeluruh,” kata Pras.