Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji, Kepala BPKH: Kami Dukung Agar Tata Kelola Makin Aman

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah terkait kasus dugaaan korupsi kuota tambahan haji 2024. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Fadlul digali pengetahuannya terkait proses pencairan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk Jamaah Haji di Tahun 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Fadlul menyatakan dukungan penuh terhadap pemeriksaan tersebut. Sebab pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

“Pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dari keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tahap penyelidikan. Semua informasi yang diperlukan sudah kami sampaikan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Fadlul melalui keterangan diterima, Rabu (3/9/2025).

Fadlil menambahkan, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur secara ketat prinsip pengelolaan, pertanggungjawaban publik, hingga sistem pelaporan keuangan.

“Sebagai lembaga yang mengemban amanah besar dari umat, kami memastikan seluruh proses dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian demi kemaslahatan jamaah haji,” jelas dia.

Dia memastikan, BPKH secara konsisten menyampaikan laporan keuangan periodik, baik kepada pemerintah melalui kementerian terkait maupun kepada publik. Laporan mencakup pengelolaan, pengembangan, dan investasi dana haji yang dilaksanakan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan jamaah.

Fadlul pun berharap proses hukum terhadap kasus yang tengah didalami KPK bisa segera selesai dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji.

"Kami mendukung penuh proses ini agar tata kelola dana haji semakin kuat, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji serta umat Islam,” dia menandasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki adanya calon haji khusus yang baru mendaftar, namun dapat langsung berangkat tanpa harus mengantre. Penelusuran ini terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap empat saksi pada Senin (1/9). Mereka adalah Staf Keuangan Asosiasi Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) Achmad Ruhyadin, Manajer Operasional PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour periode Oktober 2024–sekarang Arie Prasetyo, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba, serta Staf PT Anugerah Citra Mulia Eris Herlambang.

“Saksi hadir semua, dan didalami adanya calon haji khusus bisa berangkat dan baru mendaftar tanpa harus antre,” ujar Budi, dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2025).

Selain itu, Budi mengatakan keempat saksi tersebut diperiksa mengenai proses mendapatkan kuota haji tambahan tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat dari pihak-pihak terkait dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

"Sampai dengan saat ini, tim penyidik telah melakukan penyitaan kepada beberapa pihak terkait, yakni sejumlah uang dengan total 1,6 juta dolar AS," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

BACA JUGA:Immanuel Ebenezer Akhirnya Akui Salah di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3Budi menambahkan, selain uang tunai, KPK juga telah menyita empat unit kendaraan roda empat serta lima bidang tanah dan bangunan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

"Penyidik masih akan terus mendalami aliran uang terkait praktik jual beli kuota tambahan haji tahun 2023–2024 tersebut," katanya.

Ia menjelaskan penyitaan sejumlah aset tersebut merupakan upaya KPK untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,

"Terlebih dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi ini mencapai nilai yang cukup besar," ujarnya.