Proyek PSEL Kota Tangerang Mandek, Aktivis Minta Pemkot Evaluasi Kerja Sama

Liputan6.com, Jakarta - Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang yang telah direncanakan sejak 2022, hingga kini tak kunjung terealisasi. Padahal, perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara (OISN) sudah ditandatangani tiga tahun lalu.

Proyek tersebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang hingga Rp223 miliar per tahun, dengan kewajiban pembayaran tipping fee sekitar Rp620 juta per hari untuk mengolah 2.000 ton sampah. Namun, progres pembangunan nyaris tidak terlihat.

Aktivis Warung Pojok, Bambang Wahyudi, mempertanyakan kelanjutan proyek yang dinilainya tidak sesuai harapan.

"Sudah lebih dari tiga tahun sejak kerja sama ditandatangani tapi belum ada perkembangan berarti. Bahkan untuk menyiapkan lahan 3,5 hektare di Jatiuwung saja belum dilakukan,” ujarnya.

Menurut Bambang , keberadaan proyek ini awalnya memberi harapan bagi warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, mengingat kapasitas TPA diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga dua tahun ke depan.

Namun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda konstruksi PSEL berjalan.

“Kalau Pemkot Tangerang sudah tidak mampu menjalankan kerja sama tersebut, sebaiknya Oligo dikeluarkan dari proyek. Ini sudah masuk wanprestasi. Yang kami dengar malah mereka mengajukan adendum kedua,” kata Bambang.

Bambang juga menyoroti kondisi internal perusahaan yang disebut sedang dilanda konflik.

"Kabarnya mereka saling melaporkan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Adendumnya dengan siapa, dan sampai kapan? Kami rasa Oligo tidak bisa diharapkan. Bahkan alat berat mereka di TPA Rawa Kucing belakangan dikurangi,” imbuhnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai aspirasi masyarakat, akademisi, maupun aktivis terkait proyek PSEL.

“Sejak penandatanganan PKS pada tahun 2022, Pemkot Tangerang terus melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan proyek ini. Prinsip kami jelas, setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak boleh merugikan keuangan daerah,” ujar Wawan.

Kota Tangerang masuk dalam 12 daerah prioritas pembangunan PSEL sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018.

Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah, sekaligus memberi manfaat energi terbarukan bagi warga. Namun, mandeknya proyek membuat masyarakat kembali khawatir akan daya tampung TPA Rawa Kucing yang semakin terbatas.