Gaji DPR Dinilai Lukai Hati Masyarakat, Harusnya Dikurangi di Tengah Kebijakan Efisiensi

Liputan6.com, Jakarta Gaji anggota DPR beserta tunjangannya kembali menjadi perbincangan publik. Jika seluruhnya digabung, total gaji mereka dan tunjangannya bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.

Menyikapi hal itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, menyebut apa yang diterima oleh para anggota DPR tersebut sangat melukai hati dari yang mereka wakilkan.

"Kenaikan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar melukai hati rakyat. Di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Iwan melihat kenaikan gaji DPR terasa ironi ketika defisit APBN 2025 akan melebar menjadi 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto atau sekitar Rp662 triliun.

Angka tersebut diketahui lebih tinggi dari estimasi awal yang dipatok sebesar 2,53%. 

"Pihak penyusun dan pengusul kenaikan gaji DPR ini tidak punya kepekaan sama sekali, tidak punya empati, tidak memikirkan hati rakyat. Padahal mereka diangkat kehormatannya oleh rakyat," tegas dia. 

Iwan meyakini, tidak ada anggota DPR dengan kondisi ekonominya kekurangan. Karenanya, selain gaji yang sampai ratusan juta dipastokan sudah sangat besar sehings tidak perlu lagi ada tambahan. 

"Malahan justru harus dikurangi. Mestinya menteri keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Iwan mewanti, jika hal-hal seperti ini ditampilkan terus ke publik, saya memprediksi akan membuat rakyat frustasi dan membangkitkan jiwa perlawanan. 

"Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran," Iwan menandasi.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi isu kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan menuai sorotan publik.

Menurut Ahok, kenaikan gaji pejabat publik tidak menjadi masalah. Asalkan, diiringi transparansi anggaran dari lembaga negara terkait dan dibarengi profesionalisme kerja.

"Jadi saya bilang, kita jangan ada perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ahok menilai, permasalahan saat ini timbul dari tidak adanya transparansi dari anggota dewan mengenai kenaikan gaji yang diperoleh. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan pun jauh dari kata profesional dan berdampak bagi rakyat.

“Nah sekarang kan lu gak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar, profesional, setiap orang berhak dan harus dibayar mahal, Kalau dia kerja profesional. Tugas Anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal enggak apa-apa tapi lu buka kasih tau saya,” jelas Ahok.

“Sekarang kamu tahu enggak Pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya enggak lakukan tugasnya dong," tandasnya.