Massa di Pati Pastikan Tetap Demo Bupati Sudewo Meski Sudah Minta Maaf

Liputan6.com, Pati - Gelombang desakan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya terus menguat, meskipun ia telah membatalkan dua kebijakan yang menuai penolakan luas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan tetap menggelar aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Sebelumnya, Sudewo mencabut aturan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada Kamis (7/8/2025) serta membatalkan penerapan lima hari sekolah pada Jumat (8/8/2025) menyusul penolakan ribuan santri, guru ngaji, dan ulama.

Namun, langkah tersebut belum meredam kemarahan warga yang menilai Sudewo bersikap arogan dan menantang masyarakat dalam sejumlah pernyataannya.

“Kami sepakat 13 Agustus lengserkan Bupati Sudewo. Mau mundur secara kesatria atau dilengserkan rakyat Kabupaten Pati? Merdeka!” tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Surpriyono alias Botok, Sabtu (9/8/2025).

Aktivis Aliansi, Ahmad Husein, menegaskan pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak cukup. “Warga Pati sudah terlanjur sakit hati dengan kata-kata Bupati Sudewo yang arogan dan menantang warganya sendiri. Tuntutan kami selanjutnya yakni mendesak Sudewo agar lengser dari jabatannya,” ujarnya. Husein mengaku siap mengerahkan 50 ribu massa saat aksi nanti.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, Sahal Mahfudz, menyatakan pihaknya tetap akan turun ke jalan pada 13 Agustus, namun dengan tujuan merayakan keputusan pembatalan kebijakan sebagai “pesta rakyat”.

Ia mengingatkan peserta untuk menjaga suasana damai dan menghindari provokasi.

“Kita datang dalam keadaan damai. Jangan sampai ditunggangi oleh setan yang suka pada kerusakan dan permusuhan,” kata Gus Sahal.

Terpisah, Ketua PCNU Pati, Yusuf Hasyim, menyambut keputusan Bupati Sudewo mengembalikan sistem pembelajaran enam hari mulai 11 Agustus 2025.

"Keputusan ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya menjawab aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pendidikan formal dan nonformal seperti TPQ dan Madin," ujarnya.

Menurut Yusuf, evaluasi yang dilakukan PCNU bersama LP Ma’arif menemukan penerapan lima hari sekolah sejak 14 Juli 2025 membuat siswa kelelahan dan sulit mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan. Libur Sabtu juga dinilai sering dimanfaatkan untuk aktivitas kurang produktif.

“Ini timpang dengan adanya libur Sabtu yang berkepanjangan, yang justru dikhawatirkan akan menjadi problem pendidikan di Kabupaten Pati,” kata Yusuf.