RUU KUHAP Diharap Mampu Hilangkan Egosektoral Aparat Penegak Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mendorong Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di DPR RI dapat menghasilkan sistem hukum kolaboratif dan menjamin keadilan.

Menurut dia, pembaruan KUHAP harus diarahkan untuk membangun kerja sama sinergis antarpenegak hukum. Tujuannya,guna mencegah ego sektoral antar lembaga.

"Bagaimana membangun sebuah sistem proses penegakan hukum itu yang bisa mencegah adanya ego sektoral antara aparat penegak hukum," kata Suparji.

Suparji berharap, revisi KUHAP bisa menjawab akar masalah dalam sistem peradilan pidana nasional yang mampu melihat akar masalahnya penegakan hukum selama ini.

"Karena kan kadang salah tangkap, kadang salah hukum, kadang perkara berlarut-larut, dan sebagainya," catat dia.

Dia menyebut, tidak adanya mekanisme kontrol efektif antar aparat penegak hukum serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal adalah penyebab utama persoalan penegakkan hukum. Karenanya, RUU KUHAP harus mampu mengatur secara rinci perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terpidana, maupun terlapor.

Senada, Direktur Eksekutif IMC Yerikho Alfredo Manurung menilai, pembahasan RUU KUHAP wajib dilengkapi partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan terhadap implementasinya.

"Kita mendukung RKUHAP, namun masih dibutuhkan masukan publik, kemudian diperkuat dengan pengawasan atau kontrol sistemnya," jelas Yerikho.

Sebagai informasi, pernyataan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad dan Direktur Eksekutif IMC Yerikho Alfredo Manurung disampaikan saat diskusi bertajuk "RKUHAP: Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional" di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025.

Diskusi diselenggarakan Indonesia Milenials Center (IMC) yang juga menghadirkan narasumber lain, seperti praktisi hukum Saor Siagian dan Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra.