Instruksi Puan Hadapi Revisi UU Pemilu: Kalau Kompak, Tak Ada yang Pecah Barisan Kita

Liputan6.com, Jakarta- Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menekankan pentingnya kesiapan partai dalam menghadapi revisi Undang-Undang Pemilu yang akan berdampak besar pada pelaksanaan Pemilu 2029.

Hal ini disampaikan Puan saat menutup acara Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota legislatif PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Rabu (30/7/2025).

“Apapun UU Pemilu yang akan dihasilkan, tidak ada pilihan yang mudah. Semua pilihan tetap membutuhkan kesiapan partai kita,” ujar Puan di hadapan ribuan legislator PDIP dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, perubahan regulasi pemilu merupakan tantangan politik yang harus dihadapi secara kolektif oleh partai. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya konsolidasi, kekuatan organisasi, serta kedekatan partai dengan rakyat.

“Kalau kita solid, maka tidak akan ada ruang bagi ego pribadi dan kepentingan kelompok yang dapat memecah barisan kita," tegas Puan.

"Sehingga kita dapat bekerja dalam satu haluan dan satu rampak barisan,” imbuhnya.

Selain itu, Puan menilai bahwa Bimtek ini menjadi bekal strategis bagi para anggota DPR dan DPRD dari PDIP dalam menavigasi dinamika politik ke depan.

“Ibarat sedang berlayar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengarahkan layar sehingga sampai ke tujuan,” tuturnya.

Tak lupa, Puan juga berharap seluruh kader dapat menjalankan kerja-kerja politik yang terencana dan terukur untuk menjaga kepercayaan rakyat serta memperkuat ideologi perjuangan partai.

Acara penutupan Bimtek PDIP turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, jajaran pengurus DPP, 3.218 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari PDIP, anggota DPR RI Fraksi PDIP, serta kepala daerah dari partai berlambang banteng tersebut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program konsolidasi PDIP menjelang dinamika politik nasional, termasuk pembahasan materi strategis seperti penyusunan RPJMD, evaluasi APBD 2025, dan strategi komunikasi politik di daerah.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka wacana pemisahan pelaksanaan pemilu ke dalam dua tahap, yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam penyusunan RUU Pemilu.

"Kemungkinan bisa juga nanti kami coba bahas, kami kaji pemilu bisa dikondisikan dua kali, yaitu pemilu eksekutif, pemilu legislatif. Legislatifnya terlebih dulu, kemudian nanti pemilu eksekutif," kata Anggota Baleg, FIrman Soebagyo di Kompleks Parlemen Senayan, dilansir Antara, Rabu (30/7/2025)

Firman memandang, pemilu legislatif perlu digelar terlebih dahulu dari pelaksanaan pemilu eksekutif (presiden dan kepala daerah) agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurutnya, penyusunan RUU Pemilu yang wacananya akan menggunakan metode omnibus law akan menjadi solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.