Rahayu Saraswati: Jarnas Ingatkan Pemerintah Tuntaskan Segera Kasus TPPO Mangkrak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan, kasus perdagangan orang yang menjadikan warga negara Indonesia sebagai korban dalam kondisi darurat.

Maka dari itu, memperingati hari anti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional, Jarnas mengingatkan pemerintah untuk membuka mata dan hati terhadap banyaknya kasus TPPO yang mangkrak.

"Untuk kasus-kasus perdagangan orang kita mau memberi peringatan kepada pemerintah bahwa ini ada banyak kasus yang harus diselesaikan, dituntaskan segera!" tegas wanita karib disapa Sara ini saat berbincang dengan Liputan6 usai Talkshow 'Darurat Perdagangan Orang, Bersama Perangi Kejahatan Kemanusiaan' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Sara mencontohkan kasus Mariance Kabu yang hingga saat ini belum juga selesai. Diketahui, Mariance adalah pekerja migran asal Kupang yang mendapat kekerasan saat bekerja di Malyasia hingga cacat fisik.

"Mama Mariance menunggu keadilan selama 8 tahun. Kasusnya hanya satu di antara ratusan kasus yang kami (Jarnas) tangani," kata Sara.

Sara mengajak kepada semua masyarakat untuk hadir bersama korban perdagangan orang. Bukan hanya mereka yang tertipu melalui modus online scamming di luar negeri, tetapi juga terhadap mereka yang mengalami perdagangan orang, kekerasan seksual, kekerasan fisik yang terjadi di Indonesia.

"Ini adalah tugas penting dan saya harus meluruskan bahwa kalau kita bicara perdagangan orang bukan hanya yang lintas negara. Tapi juga terjadi di Indonesia," jelas dia.

Sara mewanti, kepada siapa pun untuk tidak terbuai dengan iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji besar sebelum mempelajari dengan benar prosedurnya. Utamanya, memiliki kemampuan dibutuhkan agar tak sebatas bekerja sebagai tenaga informal.

"Jangan sampai kerja di luar negeri itu hanya sebagai pekerja informal. Kita justru mau ada banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu sebagai tenaga kerja profesional," harap dia.

Sara meminta jangan ada lagi masyarakat yang menggunakan jalur non prosedural untuk bekerja di luar negeri. Sebab bila terjadi kasus, negara sulit hadir dalam upaya penyelamatan.

"Tolong lewat jalur legal dan bukan non-prosedural. Kalau lewat jalur non-prosedural susah untuk negara hadir secara resmi dan akhirnya kan tidak tercatat mereka ada di mana, karena yang non-prosedural itu rentan untuk menjadi korban TPPO dan korban penyelundupan," ujar dia menandasi.