Gebrakan Kwik Kian Gie Paling Dikenang: Tolak Utang Asing dan Liberalisasi Migas

Liputan6.com, Jakarta- Ekonom sekaligus politikus senior PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (29/7/2025). Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena gangguan pencernaan.

Kepergian Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Sebab, Kwik Kian Gie merupakan sosok ekonom yang vokal, tajam, dan tidak kompromi terhadap kebijakan yang menurutnya tak berpihak pada rakyat kecil.

Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) dari 29 Oktober 1999 hingga 23 Agustus 2000 di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Hampir setahun menjabat, Kwik Kian Gie membuat sejumlah gebrakan. Berbagai kebijakan yang diterapkan Kwik Kian Gie mencerminkan visinya tentang ekonomi yang berdaulat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu kebijakan paling mencolok dari Kwik Kian Gie adalah sikapnya yang tegas menolak ketergantungan pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan utang luar negeri.

Dia secara konsisten menyuarakan pentingnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan menolak subordinasi politik oleh kekuatan asing. Menurut pandangannya, ketergantungan pada IMF dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

Kwik Kian Gie menekankan bahwa Indonesia harus waspada terhadap jebakan utang luar negeri yang dapat merugikan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Dia mendorong para menteri untuk bersikap kritis. Jika perlu, menyiasati kebijakan IMF demi melindungi petani dan industri lokal. Sikap ini sempat memicu ketegangan dengan tokoh-tokoh senior seperti Emil Salim, namun Kwik tetap teguh pada pendiriannya.

Kwik Kian Gie memandang BUMN sebagai instrumen strategis yang merupakan separuh dari ekonomi bangsa. Dia menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat BUMN sebagai aset strategis nasional yang tidak boleh diabaikan.

Selama masa jabatannya, Kwik konsisten memperjuangkan kebijakan yang mendukung penguatan BUMN. Dia memandang bahwa BUMN bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan penguatan BUMN yang diperjuangkan Kwik bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset strategis bangsa tetap berada dalam kendali negara. Dia memahami bahwa BUMN memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Pemikiran ini menjadi dasar bagi kebijakan yang mendukung optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan ekonomi.

Kwik Kian Gie juga menentang keras Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) yang dinilai terlalu liberal dan membuka peluang dominasi asing dalam sektor energi strategis.

Dia berhasil menggagalkan pengajuan RUU tersebut ke parlemen selama masa pemerintahan Gus Dur. Namun, setelah kejatuhan Gus Dur, RUU Migas akhirnya disahkan pada November 2001.

Pada Juli 2000, Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur. Keputusannya dipicu oleh ketidaksepakatan dengan arah kebijakan ekonomi yang mulai melenceng dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang ia pegang.

Meskipun mundur, Kwik Kian Gie tetap dihormati sebagai sosok yang konsisten dan berintegritas dalam memperjuangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Saat menjabat Menko Kuin, Kwik Kian Gie merangkap sebagai Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Salah satu keberhasilan Kwik Kian Gie selama menjabat sebagai Kepala Bappenas adalah menyusun Rencana Pembangunan Nasional dengan pendekatan partisipatif yang dianggap progresif pada masanya.

Pendekatan ini mencerminkan visinya tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Kwik Kian Gie juga turut mengawal pembentukan sistem monitoring evaluasi proyek pemerintah berbasis kinerja. Inovasi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan pemerintah.

Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja program secara objektif dan terukur.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan Kwik Kian Gie dalam perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menjadi model bagi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif.

Kontribusi Kwik Kian Gie dalam mengembangkan sistem perencanaan dan monitoring pembangunan memberikan dampak jangka panjang bagi tata kelola pembangunan Indonesia. Sistem yang dikembangkannya menjadi dasar bagi perbaikan kualitas perencanaan dan implementasi program pembangunan di masa-masa berikutnya.