Pramono: Kemiskinan di Jakarta Turun, Ekonomi Tumbuh Lebih Baik dari Nasional

Liputan6.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa angka kemiskinan di ibu kota mengalami penurunan. Menurutnya, angka itu berdasarkan hasil data terbaru Badan Pusat Stasistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2025.

“Saya menjawab waktu itu ada soal kemiskinan, ternyata kemiskinan kita tidak turun karena sudah ditulis di semua media, kemiskinan di Jakarta year to year tidak naik, malah turun,” kata Pramono di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).

Pramono menyampaikan, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang konsisten menekan angka inflasi. Merujuk data BPS itu, kondisi sosial ekonomi di Jakarta disebut relatif stabil dan lebih baik dibandingkan tren nasional.

“Jadi artinya Jakarta mengalami penurunan kemiskinan, termasuk pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kalau dibandingkan nasional, kita masih lebih baik,” ungkap dia.

Selain itu, Pramono berujar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengawal sejumlah program pemberantasan kemiskinan di Jakarta, mulai dari bantuan sosial (bansos), subsidi pangan, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah padat penduduk.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, tingkat inflasi bulanan di Jakarta pada Juni 2025 mencapai 0,13 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 0,19 persen, sekaligus menjadi yang paling rendah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin pada 1 Juli 2025 mengatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,09 persen. Lalu, kelompok transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen.

Sejumlah komoditas tercatat menjadi pendorong utama inflasi Jakarta pada Juni 2025 lalu. Di antaranya adalah tarif angkutan udara yang menyumbang andil terbesar sebesar 0,06 persen, disusul oleh daging ayam ras dan tomat masing-masing sebesar 0,02 persen.

Sementara cabai rawit, sawi putih, serta tarif ojek daring turut memberi sumbangan inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Dalam persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.

"Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

Ateng menjelaskan bahwa penurunan ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Maret 2023. Pada September 2022, persentase penduduk miskin sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022.

Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga.

Meski demikian, BPS tetap menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," ujar Ateng.