Kejaksaan Usut Korupsi Proyek Rehabilitas Sekolah di Disdik Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi bangunan sekolah pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penyelidikan kasus ini didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-09/M.1/Fd.1/06/2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya.

Dalam upaya mengungkap dugaan korupsi tersebut, Kejati DKI mengerahkan sepuluh penyidik dan menunjuk Jaksa Penyelidik Andhy Hermawan Bolifaar sebagai koordinator penyidikan.

“Nota Dinas Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor: ND-150/M.1.3/Dek.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Telaahan Intelijen terkait adanya dugaan KKN pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa rehabilitasi bangunan sekolah tahun anggaran 2013,” kata Patris, dikutip Jumat (25/7/2025).

Dugaan korupsi ini muncul setelah Kejati DKI menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran pada proyek rehabilitasi tersebut. Patris menegaskan, hasil penyelidikan harus dilaporkan paling lambat 14 hari sejak surat perintah diterbitkan.

“Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan paling lama dalam waktu 14 hari sejak Surat Perintah Penyelidikan dikeluarkan melaporkan perkembangan hasil penyelidikannya,” tegasnya.

Menanggapi penyelidikan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mendesak Kejati DKI untuk bertindak serius dan transparan dalam mengusut kasus yang sudah cukup lama tersebut.

“Saya kira, kejaksaan harus serius. Karena sejak dikeluarkan perintah penyelidikan, perkembangan hasil penyelidikannya kita belum tahu,” ujarnya.

Tom juga meminta agar Kejati DKI segera menyampaikan informasi ke publik, termasuk potensi kerugian negara dan pihak-pihak yang telah diperiksa.

“Jangan sampai Kejaksaan terkesan menutupi-nutupi, ungkap siapa yang terlibat dan siapa saja yang sudah diperiksa. Ini penting agar tidak ada spekulasi yang justru bisa merugikan nama baik Kejaksaan,” tegas Tom.

Ia menambahkan, pengusutan kasus ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disebut memberi perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi, terlebih yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan masa depan generasi muda.