Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan: Ini Penghianat Negara, Saya Tak Terima

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto geram dengan kasus beras oplosan yang diubah dari jenis biasa menjadi premium. Prabowo pun memerintahkan Jaksa Agung serta Kapolri untuk serius mengusut kasus ini karena sudah merupakan kategori pidana dan penipuan.

"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Ini kan penipuan ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana," kata Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dia menyebut tindakan mengoplos beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan masyarakat. Prabowo menuturkan hal ini merupakan upaya membuat Indonesia lemah dan miskin.

"Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," jelasnya

Prabowo menuturkan total kerugian negara akibat tindakan mengoplos beras tersebut mencapai Rp100 triliun. Dia pun siap menyita penggilingan-penggilingan padi apabila tak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu oke. Kalau tidak kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," tutur Prabowo.

Sementara itu, Kejagung siap menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan kecurangan produsen beras, khususnya perihal mutu dan takaran yang tidak sesuai.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," tutur Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Anang menyebut, Kejagung akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk para penegak hukum lainnya untuk menangani kisruh beras oplosan.

"Di mana dalam pelaksanaannya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," kata Anang.