Wamenaker Immanuel Ebenezer Dampingi Korban Ijazah Tertahan Lapor Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025). Kedatangannya untuk mendampingi eks karyawan PT Duta Palma, Hebbi Tarnando membuat laporan polisi.

Laporan Hebbi tercatat dengan nomor LP/B/1839/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Hebbi dilaporkan balik perusahaan setelah mengadu soal penahanan ijazah.

"Hari ini saya mendampingi, Hebbi Tarnando, beliau yang kemarin melaporkan praktek penahanan ijazah di Duta Palma," kata Noel di Polres Metro Jaksel, Senin (14/7/2025).

Noel mengatakan, Hebbi awalnya melaporkan dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan ke Kemnaker melalui aplikasi Buruh Tanya Wamen.

Kemenaker kemudian sidak ke perusahaan yang dimaksud. Pihak manajemen saat itu bersikap kooperatif. Aduan Hebbi ke Kemenaker berbuntut panjang.

"Nah kemudian hari, pekerjanya atau buruhnya lapor lagi ke kita, ternyata si Hebbi ini dilaporkan balik oleh perusahaan," ucap dia.

"Dan itu yang membuat kita kaget. Kok dilaporin? Ini akan menjadi preseden buruk kalau seandainya para buruh atau pekerja melaporkan kenakalan perusahaan atau perilaku-perilaku yang tidak baik terkait praktek penahanan ijazah. Kemudian mereka dilaporkan itu kan preseden buruk," sambung dia.

Noel mengatakan, negara tidak akan diam saja melihat hal ini. Dia menegaskan Kemnaker siap pasang badan untuk Hebbi.

“Duta Palma akan berhadapan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Karena mereka kan laporannya ke kita, Kementerian Tenaga Kerja. Ini bentuk konkret, bentuk nyata bahwa kami sebagai negara bertanggung jawab terhadap laporan pekerja atau buruh," ucap dia.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, pihaknya akan mengecek ulang prosedur PHK Hebbi serta hak-hak yang belum dibayar. Bila ada pelanggaran, dipastikan akan menempuh upaya hukum.

"Kalau tidak ya dia akan melakukan upaya hukum juga, dan kita dampingin," ucap dia.

Kasus ini bermula ketika Hebi melapor soal penahanan ijazah dan pemotongan upah. Setelah sidak Hebbi justru dilaporkan ke polisi.

Menurut Hebi, ia menerima surat PHK tertanggal 16 Mei 2025. Tapi anehnya, ia sudah dilarang masuk kantor sejak 22 Mei.

"Saya sudah di-DO dari Duta Palma, tidak boleh lagi masuk ke dalam gedung. Hak-hak kami belum dapat dipeduhi. Termasuk gaji saya di bulan Mei belum dibayarkan sampai sekarang," ucap dia.