DPR Usul Pimpinan Lembaga Negara Konsultasi Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengusulkan agar pimpinan lembaga tinggi negara duduk bersama melakukan konsultasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

"Saya sepakat karena kompleksitas masalahnya, mumpung kita mau tujuh belasan, sebaiknya antar pimpinan lembaga tinggi negara duduk dan melakukan langkah konsultasi untuk membicarakan keputusan MK yang cukup strategis," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Menurut Aria, momen peringatan Hari Kemerdekaan yang biasanya mempertemukan para kepala lembaga negara bisa dimanfaatkan sebagai ajang konsultasi.

"Mumpung kita akan merayakan hari kemerdekaan yang biasanya para kepala lembaga tinggi negara itu berkumpul. Rapat konsultasi lah. Mbak Puan dan Pak Prabowo menginisiasi juga bagus," jelas dia.

Sementara itu, terkait sikap PDI Perjuangan (PDIP) terhadap putusan tersebut, Aria mengatakan partainya masih akan membahasnya secara internal.

"Belum ada, kita masih akan membahasnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Secara lebih rinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional."

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com