Rakernas PKK 2025, Wamendagri Ribka Soroti Peran Strategis TP PKK dalam Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Di tengah dinamika tantangan zaman, PKK terus menunjukkan relevansinya sebagai gerakan sosial berbasis pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari masyarakat akar rumput.

Diperbarui 08 Juli 2025, 17:44 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2025 yang berlangsung di Plenary Hall Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (8/7/2025). Dalam sambutannya, Ribka menyoroti besarnya kontribusi TP PKK dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai penjuru tanah air.

"Saya, atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tulus kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat pusat hingga desa, atas komitmen, dedikasi, dan kerja nyata yang telah ditunjukkan selama ini," ujar Ribka mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurutnya, TP PKK tidak hanya berperan sebagai organisasi masyarakat biasa, tetapi telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan nasional. Di tengah dinamika tantangan zaman, PKK terus menunjukkan relevansinya sebagai gerakan sosial berbasis pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari masyarakat akar rumput.

Lebih jauh, Ribka menekankan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan PKK telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai peran aktif TP PKK sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi berbagai isu krusial seperti stunting, kemiskinan, hingga percepatan transformasi digital.

"Mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan dan penguatan Gerakan PKK," tegas Ribka.

Ia juga menggarisbawahi keselarasan gerakan PKK dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Ribka menyebut bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama, sehingga program-program PKK seperti edukasi kesehatan, peningkatan literasi, hingga penguasaan keterampilan berbasis teknologi harus terus diperkuat demi membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tak hanya itu, ia turut mendorong agar gerakan PKK semakin inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender. Menurutnya, mayoritas kader PKK yang berasal dari kalangan ibu-ibu memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial.

"Kita juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemuda dan penyandang disabilitas dalam kegiatan PKK, baik dalam aspek pelatihan, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Hal ini penting agar semangat kolaborasi dan kesetaraan menjadi fondasi dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Ribka.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakernas ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden, sekaligus dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Rakernas kali ini, menurut Tri, menjadi tonggak penting dalam menetapkan rencana induk Gerakan PKK untuk lima tahun ke depan.

"Dan strategi Gerakan PKK sebagai acuan utama perencanaan dan pelaksanaan program Gerakan PKK untuk periode lima tahun ke depan," ujarnya.

Tri berharap momentum Rakernas ini dapat memperkuat sinergi antara PKK dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, keberadaan PKK dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia.

Usai sesi pembukaan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Selanjutnya, dilakukan pembacaan hasil keputusan Rakernas oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat, Yane Ardian.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Syarifah Suraidah Rudy, Wakil Gubernur Seno Aji, serta Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo. Sejumlah pengurus TP PKK Pusat dan perwakilan dari berbagai daerah juga turut meramaikan agenda nasional ini.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6