Indonesia Jadi Sorotan Dunia Berkat Keberhasilan Capai UHC dalam Satu Dekade

Liputan6.com, Jakarta Universal Health Coverage (UHC) dapat terwujud di suatu negara dengan kunci penting komitmen pemerintah melindungi seluruh penduduknya dengan jaminan kesehatan. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, keterlibatan regulator bersama seluruh kepentingan diperlukan untuk menetapkan suatu kebijakan yang mendukung upaya perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

Dalam forum internasional INSPIRE Health Forum yang berlangsung di Manila, Filipina, Ghufron menyampaikan bahwa pencapaian ini tak lepas dari kerja keras semua pihak dalam membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif.

“Berdasarkan jurnal Lancet tahun 2012, negara-negara di Asia perlu waktu puluhan tahun untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial. Bahkan Jerman, negara tertua yang menerapkan mekanisme jaminan kesehatan sosial, memerlukan waktu 127 tahun. Sementara, Indonesia hanya butuh waktu 10 tahun mencapai UHC dari sisi kepesertaan,” kata Ghufron.

Mengelola jaminan kesehatan di negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia bukanlah perkara mudah. Namun, menurut Ghufron, berkat sinergi lintas sektor, lebih dari 98% penduduk Indonesia kini telah menjadi peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tak heran jika pencapaian ini mengundang perhatian internasional. Sejumlah negara bahkan telah melakukan studi banding untuk memahami implementasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

“Kami sendiri sudah berkali-kali menerima kunjungan dari berbagai negara yang tertarik mempelajari mekanisme maupun implementasi jaminan kesehatan di Indonesia. Bisa dibilang, Indonesia kini jadi salah satu rujukan dunia dalam hal penyelenggaraan jaminan kesehatan,” kata Ghufron di hadapan para delegasi dari berbagai negara.

Lebih lanjut, Ghufron menekankan pentingnya kemudahan akses layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah peserta JKN. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus memperluas kemitraan dengan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah menggandeng 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.162 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Kehadiran Program JKN mendorong geliat pertumbuhan industri kesehatan swasta, khususnya rumah sakit. Sebanyak 66,13% RS mitra BPJS Kesehatan adalah milik swasta. Sepanjang tahun 2014-2024, jumlah RS yang bekerja sama meningkat 88%,” ujar Ghufron.

Ia menambahkan, pihaknya juga berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan bagi penduduk Indonesia, mulai dari perkotaan hingga daerah pelosok. Bahkan, beberapa rumah sakit terapung juga dikontrak oleh BPJS Kesehatan untuk melayani daerah-daerah terpencil yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

“Kita juga harus melihat dari perspektif peserta. Tidak hanya akses layanan kesehatan yang mereka perlukan. Kualitas pelayanan, kepuasan, dan kebutuhan peserta JKN juga harus terpenuhi. Komitmen kami adalah melayani peserta JKN secara borderless (tanpa batas), artinya proses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini,” ujar Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua TC Health Internasional Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 162 negara tersebut.