Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya, LSI Denny JA: Bukan Sekadar Statistik

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung kini melampaui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Lewat episode teranyar Podcast Suara Angka bertajuk “Ketika Kepercayaan Publik Kepada Kejaksaan Agung Melampaui Kepada KPK dan Polri”, tiga peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfarabie, Ardian Sopa, dan host Ade Bhondon, mengupas temuan mengejutkan.

Survei nasional yang dilakukan pada Juni 2025 ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung dipercaya oleh 61% publik, mengungguli KPK (60%) dan Polri (54,3%).

“Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah pergeseran psikologis publik terhadap siapa yang benar-benar dipercaya untuk menegakkan keadilan,” kata Adjie Alfarabie, peneliti senior LSI Denny JA.

Kejaksaan Agung mulai mencuri perhatian publik sejak mengungkap kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, pada April 2023.

Kasus itu merugikan negara lebih dari Rp8 triliun. Tak lama kemudian, kasus korupsi Duta Palma (Rp78 triliun) dan tambang timah Bangka Belitung (hingga Rp271 triliun) menjadi bukti konkret keberanian Kejaksaan dalam menyentuh elite penguasa.

Menurut Ardian Sopa, tren ini menjadi semacam 'rehabilitasi moral' terhadap lembaga yang dulunya berada di belakang bayang-bayang KPK.

“Kejaksaan menunjukkan bahwa institusi hukum bisa bangkit, selama punya kemauan, perlindungan politik, dan konsistensi,” ujarnya.

Apalagi kini, Kejaksaan Agung mendapatkan dukungan struktural langsung dari Presiden Prabowo. Dalam beberapa konteks, Kejaksaan bahkan di-backup oleh Polri dan TNI, memberi perlindungan baik secara teknis maupun politik.

Namun di balik geliat institusi, terdapat ironi pahit: penegakan hukum kini semakin ditentukan oleh tingkat viralitas sebuah kasus.

“Ini bukan lelucon. Jika kasus tidak trending di TikTok, tidak dikomentari para influencer, maka sering kali penanganannya lambat, bahkan mandek,” Ade Bhondon.

Fenomena ini menciptakan istilah baru dalam lanskap hukum Indonesia: No Viral, No Justice. Meski membuka ruang partisipasi publik melalui algoritma dan media sosial, kenyataan ini sekaligus membahayakan keadilan substansial. Karena jika hukum hanya bereaksi pada sensasi, bukan esensi, maka negara akan kehilangan wajahnya sebagai penjaga nilai universal.

LSI Denny JA merekomendasikan agar lembaga penegak hukum tidak menghindari sorotan digital, tetapi mengelolanya dengan akuntabilitas. Kanal-kanal resmi perlu diperkuat, jurnalis investigatif dilibatkan, dan komunikasi publik mesti responsif serta transparan. 

LSI Denny JA juga menyoroti ketimpangan antara kekuatan simbolik Presiden Prabowo dan lemahnya performa institusi pelaksana hukum.

“Presiden boleh karismatik. Tapi jika lembaga hukum di bawahnya tidak dipercaya, maka pelaksanaan visi tinggal janji kosong,” kata Adjie.

Kesenjangan ini memperlemah kapasitas negara dalam menegakkan keadilan. Di negara maju seperti Norwegia atau Finlandia, kepercayaan publik terhadap institusi hukum berada di atas 80%.

LSI Denny JA menggarisbawahi tiga rekomendasi. Pertama, reformasi sistem rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi. Kedua, pengawasan independen untuk cegah impunitas. Ketiga, kurikulum etika hukum dari sekolah hingga ASN.